Efektivitas Konsep Keadilan Distributif dalam Penerapan Tax Amnesty di Lembaga Perpajakan Kota Banda Aceh ditinjau menurut Hukum Ekonomi Syari’ah

Tax amnesty merupakan suatu kebijakan fiskal pemerintah yang bertujuan untuk menstabilkan pendapatan suatu Negara dengan penerimaan pajak. Peran penting Wajib Pajak dalam penerimaan pajak sangat signifikan guna mengetahui perkembangan sekaligus pertumbuhan ekonomi umat. Pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari keadilan distribusi pastinya yang menyeimbangkan satu dengan yang lainnya. Kebijakan tax amnesty perihal keadilan bisa menjadi momok ketidakadilan bagi Wajib Pajak yang taat dalam membayar pajak, karena pada kebijakan ini dapat memicu Wajib Pajak yang patuh untuk mengulur waktunya membayar pajak dengan harapan pemerintah akan memberikan pengampunan kepada mereka. Kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi haknya membayar pajak. Penelitian ini disusun untuk menggambarkan tentang konsep keadilan distibutrif dalam penerapan tax amnesty di Kota Banda Aceh, mengklarisifikasi tentang penerapan tax amnesty antara tinjauan hukum ekonomi syariah dan hukum positif, dampak penerapan tax amnesty terhadap peningkatan penerimaan pajak dan relevansinya dengan ekonomi Indonesia serta kebijakan tax amnesty sesuai dengan perspektif ekonomi Islam. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Metode data yang dipakai adalah studi pustaka, wawancara, dan dokumen. Lokasi penelitian ini adalah di KPP Pratama Banda Aceh yang merupakan salah satu lembaga perpajakan di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Konsep keadilan distributif pada penerapan tax amnesty diterapkan sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan dilakukan secara adil, artinya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Keadilan dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Dalam pelaksanaan kebijakan tax amnesty, KPP Pratama Banda Aceh memiliki prosedur dan batasan tentang penerapan tax amnesty. Kebijakan tax amnesty berdampak pada peningkatan penerimaan pajak