Kebijakan Pemidanaan Bagi Pelaku Pembakaran Hutan menurut Konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari‘Ah (Studi tentang Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 )

Pembakaran hutan (kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak), adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar. Kebakaran hutan yang terjadi disebabkan pembukaan lahan baik oleh masyarakat maupun perusahaan, menimbulkan kerugian dan dampak bagi masyarakat yang sangat besar dan sangat luas, bahkan melintasi batas negara. Asap tersebut terbawa angin ke negara tetangga sehingga sebagian negara tetangga ikut menghirup asap yang menyebabkan kabut asap dan merugikan kesehatan masyarakat dari kebakaran di negara Indonesia. Asap dari hutan akan membuat masyarakat terganggu dan terserang penyakit yang berhubungan dengan pernapasan. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini bagaimana kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep ḥifẓ al-bī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library reseach) dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka dan data-data deskriptif yaitu dengan memaparkan dan mengumpulkan data –data atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kebijakan pemidanaan menurut konsep ḥifẓ al-bī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah atau masalah dengan analisa yang tepat, memberikan gambaran atau pandangan kebijakan pemidanaan terhadap pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep ḥifẓ al-bī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah. Hasil penelitian ditemukan bahwa pemidanaan disini ialah suatu dasar pemberian sanksi kepada pelanggar hukum, karena melanggar maslahat orang banyak sebab hak masyarakat didahului dari hak satu orang. Ḥifẓ-bī‘ah masuk dalam ḥifẓ nafsi/ pemeliharaan jiwa karena mencegah penyakit, sedangkan dalam teori kaidah maqāṣid al-syarī‘ah: hak orang banyak didahulukan daripada hak individu. Sehingga memerlukan peran pemerintah dalam kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menurut konsep ḥifẓ al-bī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah agar berlaku secara qada’i. Skripsi ini menyimpulkan bahwa kebijakan pemidanaan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep ḥifẓ al-bī‘ah dan maqāṣid al-syarī‘ah, hukumannya ta’zir: penjara atau denda, sedangkan hukum ta’zir dalam konsep maqāṣid al-syarī‘ah dipulangkan kepada pemerintah. Jenis hukuman penjara/ kurungan dapat menimbulkan efek jera sehingga dapat mengurangi pelaku pembakaran hutan,dan hukuman denda dapat digunakan untuk pemulihan sehingga pemerintah memiliki sumber dana untuk reboisasi