Urgensi Sidang Keliling dalam Perkara Perceraian (Studi terhadap Program Sidang Keliling di Mahkamah Syar’iyah Jantho)

Menurut penelitian tahun 2007, masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan. Temuan tersebut kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan proses prodeo. Respon tersebut diwujudkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. Berdasarkan data Mahkamah Syar’iyah Jantho kasus perceraian yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar tergolong tinggi. Angka perceraian tersebut adalah angka yang terdaftar di Mahkamah Syar’iyah Jantho, belum termasuk yang tidak terdaftar atau perceraian secara sembunyi tanpa didaftarkan ke Mahkamah Syar’iyah Jantho. Karena secara tradisi, banyak masyarakat yang melakukan perceraian tanpa mendaftar ke Mahkamah Syar’iyah, terutama masyarakat yang status sosial, pendidikan dan ekonominya menengah ke bawah, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Mahkamah Syar’iyah. Oleh karena itu masalah dalam skripsi adalah bagaimana prosedur sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho, bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan sidang keliling dalam perkara perceraian di Mahkamah Syar’iyah Jantho serta Bagaimana pengaruh sidang keliling dalam kehidupan sosial masyarakat. Dengan metode penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Mahkamah Syar’iyah Jantho, hasil penelitiannya adalah prosedur pelaksanaan sidang keliling sama dengan prosedur pelaksanaan sidang di kantor Mahkamah Syar’iyah Jantho, yang membedakan hanya tempat saja. Sejauh pelaksanaannya partisipasi masyarakat sangat tinggi sehingga berpengaruh terhadap kesadaran bagi masyarakat bahwa pemutusan suatu hubungan perkawinan sangat penting mendapatkan kepastian hukum