Dampak Pengabaian Sertifikasi Tanah Wakaf Terhadap Kepemilikan (Studi Pada Kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh)

Perwakafan tanah adalah upaya untuk melanggengkan manfaat tanah untuk kepentingan umum. Oleh sebab itu, perbuatan wakaf harus di dicatat dan dituangkan ke dalam akta ikrar wakaf dan di daftarkan serta di umumkan, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wakaf. Adapun bukti pendaftaran atas harta benda wakaf adalah berupa sertifikat. Namun di kecamatan Meuraxa Kota Banda Aceh, dari 102 persil tanah wakaf yang terdata di Kantor Urusan Agama, diketahui bahwa 32 persilnya belum memiliki sertifikat. Hal ini tentu akan menimbulkan masalah. Pokok masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana proses dan prosedur sertifikasi tanah wakaf di kecamatan Meuraxa dan bagaimana keabsahan tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat. Untuk menjawab permasalahan dari skripsi ini penulis menggunakan metode kualitatif dan data dikumpulkan melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses perwakafan tanah di kecamatan Meuraxa belum sepenuhnya sesuai dengan keinginan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Tanah wakaf yang tidak memiliki sertifikat tanah wakaf secara hukum dianggap tidak sah sebagai tanah wakaf, akibatnya ada tanah wakaf yang diserobot oleh warga, dijual oleh ahli waris, dan tidak dapat dimanfaatkan karena ahli waris mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya , bukan tanah wakaf