Peran Perangkat Desa terhadap Pelaksanaan Perwalian Anak Yatim Korban Tsunami(Studi Kasus di Kec. Krueng Sabee Kab. Aceh Jaya

Musibah tsunami menyisakan luka mendalam bagi masyarakat Aceh. Musibah tsunami Aceh memakan banyak korban, anak-anak telah kehilangan orang tua dan sanak keluarga. Langkah yang harus diambil terhadap anak korban suami yaitu pengangkatan perwalian anak. Pengangkatan wali maka ini telah dilakukan di berbagai daerah, salah satunya di Kecamatan Krueng Sabee, Kabupaten Aceh Jaya. Tujuan yang ingin digali yaitu terkait peran perangkat desa dalam sistem pengangkatan wali anak korban tsunami di Kec. Krueng sabee berikut dengan pengawasannya, serta pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan perwalian anak korban tsunami di kec. Krueng sabee. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus (case study). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perangkat desa yaitu melakukan musyawarah pengangkatan wali anak. Prosesnya dilakukan dengan jalan musyawarah gampong, yang melibatkan keuchik, sekdes, tengku imum/imum meunasah, tuha peut gampung, sanak kerabat anak jika masih ada, dan masyarakat gampong secara umum. Perwalian anak korban tsunami di Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya tidak dilakukan pengawasan. Alasannya: Pertama, penunjukan wali tidak dilakukan dengan akte tertulis. Kedua, anak korban tsunami diwalikan sendiri oleh sanak kerabat yang masih hidup. Ketiga, adanya keinginan masyarakat untuk mengangkat anak, sehingga pengawasan dipandang tidak perlu. Menurut hukum Islam, anak-anak korban tsunami merupakan anak yatim. Anak yatim harus mendapat perhatian khusus dari wali anak. Perwalian anak di Kec. Krueng Sabee kurang sesuai dengan hukum Islam, karena wali tidak menjalankan kewajiban secara penuh terhadap diri dan harta anak, serta tidak dilakukan pengawasan. Sebagai saran, hendaknya masyarakat lebih memahami kewajiban sebagai wali, tujuannya agar wali bisa menjalankan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Kemudian, perangkat desa hendaknya melakukan pengangkatan dan penunjukkan wali melalui proses peradilan sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah, di samping itu pihak pemerintah melakukan sosialisasi tentang prosedur penunjukan dan pengangkatan wali