Hukum Mengucapkan Selamat Hari Natal Kepada Umat Non-Muslim Dilihat dari Teori Sistem (Studi Perbandingan Metode Istinbat Yusuf Al-Qaradawi dan Syaikh ‘Uṡaymin)

Di Indonesia ada lima agama resmi yang diakui pemerintah. Kelima agama itu hidup berdampingan dan saling rukun, damai dan saling menyapa antar satu pemeluk agama dengan agama lainnya. Konsekuensinya, terjalin relasi sosial antar umat beragama seperti kemitraan di tempat kerja, tetangga rumah, dan juga teman satu kampus. Relasi sosial tersebut tidak selamanya berjalan mulus, terutama pada wilayah perayaan ritual agama yang menyangkut idiologi, seperti hari Natal. Timbul pertanyaan apakah boleh seorang muslim mengucapkan selamat Natal. Dalam hal ini Yūsuf al-Qaraḍāwī mengatakan bahwasanya tidak ada larangan (boleh) mengucapkan selamat pada hari-hari raya mereka (orang-orang kafir), Sebaliknya, menurut ‘Uŝaymīn, mengucapkan selamat kepada orang kafir pada perayaan Natal atau hari besar keagamaan lainnya adalah haram secara ijmak. Permasalahan yang akan dikaji adalah bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḍāwī dan ‘Uŝaymīn dalam menetapkan hukum selamat Natal kepada umat non-muslim dan Bagaimana metode ijtihad Yūsuf Qaraḍāwī dan ‘Uŝaymīn dilihat dari teori sistem. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan komparatif. Selain itu, digunakan juga pendekatan sirkular, dengan metode dialetika. Adapun teori yang dipakai untuk menyorot metode ijtihad keduanya adalah teori sistem sebagaimana diformulasikan oleh Jasser Auda. Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Yūsuf al-Qaraḍāwī, mengunakan metode lughawīyyah dan istişlaĥiah. Adapun ‘Uŝaymīn, hanya menggunakan metode penalaran lughawiyyah semata. Metode yang digunakan Yūsuf al-Qaraḍāwī, sesuai dengan langkah-langkah dan prinsip-prinsip yang ada dalam suatu pendekatan sistem. Sedangkan ‘Uŝaymīn, hanya memperhatikan dalil-dalil nas dan mempertimbangkan capaian fikih masa lalu, yaitu pendapat dari Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah, tanpa mempertimbangkan adat, budaya, konstitusi, dan juga tidak mempertimbangkan hasil dan capaian ilmu pengetahuan