Perlindungan Hukum Bagi Perbankan dalam Pembiayaan Musyârakah Mutanaqiṣâh pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Banda Aceh (Analisis Sistem Proteksi Secara Represif)

Institusi perbankan sebagai lembaga intermediasi yang menyalurkan pembiayaan pada pihak defisit selalu berhadapan dengan risiko yang disebabkan oleh wanprestasi nasabah debiturnya, sehingga pemerintah menetapkan ketentuan yurisdiksi untuk memberi perlindungan hukum bagi bank. Perlindungan hukum bagi bank sesuatu yang mutlak dibutuhkan karena menyangkut dengan kepercayaan masyarakat bahwa dana yang diinvestasikan oleh masyarakat dalam berbagai bentuk pembiayaan aman dan terlindungi sehingga tidak menimbulkan dampak sistemik bagi sistem moneter nasional. Namun pada pembiayaan musyârakah mutanâqiṣah pihak bank berada dalam posisi dilematis karena eksistensi bank dan nasabah debiturnya dalam posisi yang sama sebagai mitra usaha, sehingga semua risiko yang terjadi ditanggung bersama. Dengan demikian secara bisnis keberadaan bank dalam pembiayaan musyârakah mutanâqiṣah cenderung lebih besar, untuk itu dibutuhkan perlindungan yang terstruktur. Dalam penelitian ini masalah yang dikaji adalah bagaimana sistem operasional dan penentuan ujrah dalam pembiayaan musyârakah mutanâqiṣah, bagaimana perlindungan hukum terhadap bank dan langkah-langkah penyelesaian pembiayaan bermasalah pada pembiayaan musyârakah mutanâqiṣah. Dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, pengumpulan data menggunakan library dan field research, tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian yang penulis dapatkan bahwa ujrah yang diperoleh dari pembiayaan musyârakah mutanâqiṣah yaitu berupa hasil penyewaan objek pembiayaan oleh bank kepada nasabah debiturnya hanya diperoleh oleh bank sebagai pendapatan bank. Perlindungan hukum yang diperlukan untuk memproteksi BMI Cabang Banda Aceh secara operasionalnya pihak stake holders bank menggunakan cara represif untuk memastikan nasabah debitur akan melakukan semua kewajiban kepada bank baik pengembalian modal maupun keuntungan yang seharusnya diterima oleh Bank Muamalat Indonesia cabang Banda Aceh. Langkah-langkah penyelesaian wanprestasi yang ditempuh yaitu dengan cara melakukan restrukturisasi dan melakukan penjualan terhadap agunan dengan cara eksekusi agunan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum diperlukan untuk memproteksi BMI Cabang Banda Aceh dalam pembiayaan agar nasabah debitur melunasi kewajiban kepada bank baik dalam pengembalian modal maupun keuntungan