Tinjauan Yuridis Sosiologis terhadap Upaya Preventif dan Penanganan Kasus Anak Pelanggar Lalu Lintas Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Polresta Kota Banda Aceh)

Fenomena siswa/pelajar mengendarai sepeda motor saat ini sudah menjadi tren dan kebiasaan umum. Siswa seharusnya tidak dibenarkan membawakendaraankarenabelum cukup umuruntuk mempunyaiSuratIzinMengemudi (SIM) serta uji lulus kesehatan. Menyikapimasalahtersebut dengan caramemberikan pemahaman dan menjelaskan secara terus-menerus mengenai bahayanya membawa sepeda motor di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah masih sering terjadi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian SATLANTAS terhadap anak mengendarai sepeda motor ke sekolah di Kota Banda Aceh. Penelitian ini dilaksanakan di Polresta Kota Banda Aceh dan Pengadilan Negeri No. 1A Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Faktor–faktor yang menyebabkan anak yang mengendarai sepeda motor ke sekolahyaitu faktor keluarga, faktor lingkungan dan kurangnya transportasi umum di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ditemukan bahwa upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain yaitu melakukan sosialisasi penyuluhan saffety riding ke sekolah dan orangtua pelajar. Upaya represif yaitu menindak langsung dengan menilang anak yang melakukan pelanggaran lalu lintas, serta penyitaan kendaraan selama sebulan dengan memberikan surat perjanjian antara siswa dengan pihak Kepolisian SATLANTAS guna untuk memberi efek jera terhadap si anak yang melakukan pelanggaran. Dalam hukum Islam anak yang mengendarai sepeda motor dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat lainnya. Peraturan pemerintah tidak bertolak belakang dengan hukum Allah SWT bahkan bertemu dengan kemaslahatan wajib dipatuhi. Jika perbuatan itu dilanggar maka perbuatan itu hukumnya bersifat haram dan akan dikenakan hukuman ta’zir. Karena hak penguasa membuat hukum wad’i demi kemaslahatan umat