Analisis Penerapan Kontrak Baku pada Pembiayaan Musyarakah menurut Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Syari'ah Mandiri Cabang Banda Aceh)

Kontrak baku adalah perjanjian tertulis yang dibuat atau disediakan oleh sebelah pihak, dengan mencantumkan berbagai macam klausul kontrak yang telah dibakukan oleh sebelah pihak tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk menegosiasikannya. Adanya kontrak baku dalam dunia bisnis syariah ini menjadi pro dan kontra di kalangan masyarakat terutama di kalangan ahli hukum, karena di samping mempermudah dan menghemat waktu, juga bertentangan dengan prinsip syariah yaitu menzalimi pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mencari jawaban terhadap persoalan pokok bagaimana praktik penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah di Bank Syariah Mandiri cabang Banda Aceh, tinjauan hukum Islam terhadap penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah serta sisi positif dan negatif dari penerapan kontrak baku pada pembiayaan musyarakah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif analisis melalui data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kontrak baku pada pembiayaan musyarakah yang diterapkan di Bank Syariah Mandiri Cabang Banda Aceh bersifat final dan tidak dapat direvisi oleh nasabah. Pembuatan kontrak tidak mengikutsertakan nasabah dan tidak ada negosiasi di dalamnya menyebabkan kontrak baku ini bertentangan dengan asas berkontrak dalam Islam yaitu asas kebebasan berkontrak, asas kemaslahatan (tidak memberatkan) dan asas keseimbangan (keadilan). Walaupun demikian, kontrak baku pada pembiayaan musyarakah ini secara hukum adalah sah karena telah terpenuhinya rukun dan syarat berkontrak dalam Islam ditandai dengan ditandatanganinya kontrak baku tersebut oleh kedua belah pihak sebagai bukti bahwa kedua belah pihak sama-sama ridha. Adanya kontrak baku pada pembiayaan musyarakah mengandung sisi positif dan negatif yang sebanding, karena di satu sisi memudahkan dan menghemat waktu, di sisi lain memberatkan sebelah pihak. Oleh karena itu, dirasa perlu adanya negosiasi atau menghilangkan klausul yang memberatkan untuk menciptakan kontrak kerjasama yang seimbang, adil dan saling ridha (suka sama suka) di antara kedua belah pihak