Tinjauan Hukum Islam terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 2017 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Analisis Konsep Al-Maslahah)

Pasal 2 ayat (1) dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL) dinyatakan bahwa pemerintah kota dengan kewenangannya dapat mengatur dan menata tempat untuk menertibkan PKL dengan alasan untuk ketertiban, kebersihan dan keindahan kota. Di sini pemerintah kota terkesan lebih mementingkan keindahan tata ruang kota dibandingkan dengan memikirkan nasib PKL. Hal ini kiranya merugikan satu pihak. Untuk itu, perlu kiranya pihak Pemko Banda Aceh untuk melakukan pengkajian ulang terhadap isi qanun yang disebutkan dalam Pasal 8 ayat (3) dengan Pasal 12 poin (d). Penelitian ini ingin memberi jawaban tentang pengaruh kebijakan relokasi terhadap tingkat pendapatan PKL, faktor yang menjadi pertimbangan ditetapkannya kebijakan relokasi bagi PKL, dan analisis konsep maslahah terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan teknik library research (penelitian pustaka) dan field research (penelitian lapangan). Dalam penelitian ini yang menjadi responden adalah sebanyak 10 orang dengan rincian satu orang Kepala Bidang (Kasi), empat orang anggota Satpol PP dan WH, serta lima orang pedagang kaki lima. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan menempuh observasi, wawancara dan studi dokumentasi, serta data akan dianalisis dengan cara; data reduction, data display dan conclusion drawing/verification. Setelah dilakukan penelitian, didapatkan bahwa pengaruh yang terjadi akibat diterapkannya kebijakan relokasi PKL ke terminal labi-labi Keudah, Lapangan Smash, Pasar Aceh II, Jalan Kartini Peunayong dan seputaran Batoh oleh Pemko Banda Aceh adalah sangat merugikan dan mengurangi penghasilan para PKL dan disarankan kepada Pemko Banda Aceh agar dapat mengembangkan fasilitas yang layak bagi para PKL untuk berjualan sehingga dapat mengakomodir jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh dengan harapan mendapatkan hasil yang lebih maksimal