Syariat Islam dan Diskriminasi Struktural terhadap Perempuan di Pemerintahan (Studi di Kabupaten Aceh Utara, Aceh Besar dan Aceh Barat)

Pertanyaan pokok yang akan dijawab dalam penelitian ini adalah; apa saja bentuk-bentuk diskriminasi terhadap perempuan di pemerintahan pasca pelaksanaan syari’at Islam di Aceh? Mengapa diskriminasi tersebut terjadi? Apa langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghilangkan diskriminasi terhadap pemerempuan di pemerintahan? Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bentuk, penyebab, dan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengeliminir diskriminasi struktural terhadap perempuan di pemerintahan. Penelitian ini dilakukan di 3 (tiga) Kabupaten yaitu Aceh Utara, Aceh Besar, dan Aceh Barat. Data primer penelitian ini adalah perempuan korban diskriminasi baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif. Data sekunder adalah NGO Perempuan, dokumen resmi pemerintah Aceh/ pemerintah kabupaten serta literatur yang terkait dengan masalah yang diteliti. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan dokumentasi. Berdasarkan masalah, tujuan dan metode di atas, penelitian ini menemukan hal-hal sebagai berikut. Pertama, diskriminasi terhadap perempuan di eksekutif dan legislatif pasca syari’at Islam di Aceh terjadi dalam berbagai bentuk dengan beragam pelaku, antara lain perbedaan perlakuan, pembatasan hak, dan pengucilan yang dilakukan secara langsung atau tidak. Pelakunya adalah negara, tokoh masyarakat, ulama, masyarakat pada umumnya, serta perempuan sendiri. Kedua, akar penyebab diskriminasi adalah ideologi yang berbasis tafsir agama dan budaya yang direproduksi secara institusinal dan komunal. Tafsir agama dan budaya inilah yang melahirkan akibat turunan, termasuk kebijakan negara yang mendiskreditkan perempuan. Ketiga, untuk mengurangi atau menghilangkan diskriminasi tersebut dibutuhkan langkah-langkah strategis dan substantif, yang meliputi upaya; merekonstruksi tafsir agama dan budaya yang diskriminatif, membangun dan mengorganisir wadah khusus untuk perempuan, mengadvokasi setiap kebijakan daerah, membangun koalisi, melakukan pengkaderan terhadap ulama muda yang progresif, membuat regulasi yang membela perempuan, peningkatan kapasitas perempuan, dan perlakuan khusus bagi perempuan yang mengalami diskriminasi historis. Berdasarkan hasil penelitian atau temuan di atas, maka di sini akan direkomendasikan beberapa hal; pertama, masalah diskriminasi terhadap perempuan bukan hanya masalah perempuan, melainkan masalah kemanusiaan. Karena itu, dalam memperjuangkan perlu melibatkan semua pihak termasuk kaum laki-laki, terutama mereka yang memiliki perspektif gender yang baik. Kedua, perlu strategi perjuangan yang dapat mengurangi resistensi dari kaum ulama dan masyarakat, yakni strategi keIslaman dan kebudayaan ala Aceh. Ketiga, menginventarisir isu-isu aktual ketidak adilan gender dan diskriminasi terhadap perempuan dan menggali sejarah, pemikiran keIslaman, dan kebudayaan Aceh yang ramah terhadap perempuan seperti tradisi harta peunulang adat , arsitektur rumah Aceh, tradisi meumee dan madeung, serta berbagai tradisi lainnya. Semua nilai-nilai yang terkandung di dalamnya harus disosialisasikan dan direproduksi di tengah kehidupan masyarakat Aceh, terutama untuk mengcounter tradisi bias gender yang selama ini dikampanyekan dan disosialisasikan di kalangan masyarakat Aceh