Kedudukan Izin Rujuk Suami dalam Masa 'Iddah (Analisis Perspektif Hukum Islam)

Rujuk merupakan hak suami sebagai imbangan hak talak yang dimilikinya. Islam menetapkan kebolehan rujuk selama masa iddah mantan isterinya belum habis. Kebolehan rujuk ini harus diperhatikan suami selama masih dalam batas-batas yang dibenarkan, yaitu rujuk dengan cara yang baik dan dengan tujuan yang baik pula. Dalam prosesnya, al-Quran dan hadis memang tidak memerintahkan maupun melarang adanya syarat izin isteri. Namun, menurut jumhur ulama rujuk tersebut tidak memerlukan izin dan persetujuan isteri. Sementara, aturan yang ada dalam sistem undang-undang Indonesia justru mengharuskan adanya izin dalam rujuk suami. Untuk itu, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitiain ini adalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kedudukan izin rujuk suami dalam masa iddah, serta bagaimana dalil-dalil dan metode istinbāṭ hukum yang digunakan para ulama dalam menetapkan hak rujuk suami. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka (library reserach). Setelah menganalisa data-data penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa Menurut hukum Islam, izin rujuk suami dalam masa iddah tidak diperlukan. Rujuk merupakan hak prerogatif suami dan tidak membutuhkan izin atau persetujuan dari isteri. Suami dapat merujuk isteri kapanpun. Namun, izin isteri dalam rujuk suami yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan sangat dibutuhkan. Tujuannya untuk menhindari mudharat dan kerusakan. Dalil yang digunakan para ulama adalah al-Quran surat al-Ṭalāq ayat 2, surat al-Baqarah ayat 228, ayat 229, dan ayat 231. Adapun metode istinbāṭ yang digunakan condong kepada metode bayanī atau lughawiyyah. Melalui metode ini, para ulama melihat dalil al-Quran tentang rujuk bersifat umum (‘am). Keumuman ayat tersebut memberikan hak penuh kepada suami untuk merujuk isterinya tanpa menimbang adanya izin dan persetujuan dari isteri. Hendaknya penelitian tentang ketentuan peraturan peundang-undangan harus dilakukan secara terus menerus. Hal ini berguna di samping memperkaya referensi pada prodi Hukum Keluarga, juga sebagai bentuk tela’ah, bila perlu sebagai kritik atas pasalpasal dalam peraturan peundang-undangan yang kurang relevan dengan hukum Islam