PEMANFAATAN TANAH WAKAF YANG BELUM DISERTIFIKASI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NO 41 TAHUN 2004 DANHUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Purwodadi 13A Kec. Trimurjo Kab. Lampung Tengah Tahun 2018)

Perwakafan atau Wakaf merupakan pranata dalam agama Islam yang sudah mapan, yang mana dalam wakaf tersebut termaksud kedalam katagori ibadah kemasyarakatan. Wakaf memiliki potensi atau manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efektif dan efisien yang bermanfaat untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum, kesejahteraan tersebut tidak akan terwujud, apabila si nazir tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, namun jika dikelola dan dimanfaatkan secara optimal, maka dapat memberikan hasil yang baik dan maksimal dari pada keadaan sebelumnya. Selain itu tanah wakaf harus memiliki bukti atau sertifikasi wakaf dengan tujuan agar wakaftersebut memiliki status yang jelas dimata hukum. Adapun rumusan masalahnya Apakah pemanfaatan tanah wakaf yang belum disertifikasi didesa purwodadi 13A Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah sudah sesuai dengan ketetapan UU NO. 41 tahun 2004 dan Hukum Islam? Tujuan penelitian Untuk mengetahui pemanfaatan tanah wakaf yang belum disertifikasi didesa purwodadi 13A Kec Trimurjo Kab. Lampung Tengah sudah sesuaidengan ketetapan UU NO. 41 tahun 2004 dan Hukum Islam. Jenis penelitian yang dilaksanakan adalah penelitian lapangan , dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, metode analisis data yang digunakan ialah berfikir secara induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi,wawancara, dan dokumentasi. Manfaat penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan wawasan bagi pembaca dan penelitian mengenai pemanfaatan tanah wakaf yang belum bersertifikasi ditijau dari UU NO 41 tahun 2004 dan Hukum Islam. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan tanah wakaf yang belum bersertifikasi didesa Purwodadi 13A sudah optimal,efektif dan efisien dalam pemanfaatannya dan sudah sesuai dengan UU NO 41 tahun 2004 dan Hukum Islam yaitu dengan cara menjadikan tanah wakaf tersebut dimanfaatkan atau dikelola dengan cara produktif sebagaimana wujud realisasi dari prinsip ekonomi syariah. Namun dalam sertifikasi atau pencatatan harus dilaksanakan karena sangat diperlukan guna untuk menghindari kemudharatan atau kerusakan wakaf yang seharusnya pemanfaatanya untuk umat manusia dan hakkepemilikanya berpindah kepada Allah SWT telah hilang atau berpindah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu sertifikasi sangat diperlukan guna mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan