PERNIKAHAN DUDA DAN JANDA TANPA AKTA CERAI PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGANDI INDONESIA(Studi Kasus di DesaMarga Kencana Kecamatan Tulang Bawang UdikKabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017)

Perceraian tidak boleh dipatutkan sesuka hati kaum laki-laki diatas penderitaankaum perempuan, akan tetapi harus dimiliki alasan-alasan yang kuat dan disampaikan di muka sidang pengadilan. Itupun setelah pengadilan lebihdulu berusaha mendamaikan pasangan suami istri tetapi tidak berhasil. Sesuai dalam konteks keindonesiaan khususnya dalam masalah perkawinan seperti dinyatakan dalam pasal 39 ayat 1 ayat 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1945 bahwa : Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah Bagaimana pernikahan duda dan janda tanpa akta cerai perspektif perundang-undangan di Indonesia di desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017? Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian adalah : untuk mengetahui pernikahan duda dan janda tanpa akta cerai perspektif perundang-undangan di Indonesia di desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. Jenis penelitian ini adalah (field research). serta penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena data yang di peroleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Deskriftif karena penelitian menganalisa pernikahan duda dan janda tanpa akta cerai perspektif perundang- undangan di Indonesia di desaMargaKencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Sedangankan analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatifBerdasarkan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Pernikahan duda dan janda tanpa akta cerai perspektif perundang-undangan di Indonesia di desa Marga Kencana Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 harus dibatalkan dan pernikahan tersebut menjadi pernikahan sirri, karena hanya sah menurut Hukum I slam. Jika pernikahan tersebut ingin dilanjutkan dan sah menurut hukum Islam sertadiakui oleh Undang-Undang yang berlaku, maka pihak terkait disarankan untuk melengkapi surat cerai dari pengadilan. Kemudian menetapkan perkawinannya di Pengadilan Agama dengan melalui Isbat Nika