ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TINGKAT PERTAMA TANJUNGKARANG NOMOR 0679/Pdt.G/2014/PA.TNK TENTANG HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN YANG DISERAHKAN KEPADA BAPAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia Tahun 1991 tidak menyebutkan secara explicit terhadap nomenklatur Hadhanah. Akan tetapi secara Substantife, hadhanah dalam arti hal pemeliharaan/pengasuhan anak, atau disebut dengan istilah kuasa asuh orang tua menurut undang-undang perlindungan anak, telah disebutkan dengan tegas dan menjadi bagian dari hukum keluarga. Yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaiamana putusan pengadilan agama tingkat pertama Nomor 067/9/Pdt,G/2016/PA.Tnk Tentang hak asuh anak yang diserahkan kepada bapak menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan menggunakan data sekunder dan data primer. Analisis menggunakan analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa alasan diajukan gugatan hak asuh anak adalah karena ketidak mampuan Tergugat selaku ibu kandungnya melaksanakan fungsinya sebagai ibu untuk merawat dan mengasuh lebih-lebih setelah Tergugat menikah lagi dengan laki-laki lain, sedangkan dasar pertimbangan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Tanjungkarang dalam memutuskan perkara hak asuh anak akibat perceraian kepada Bapak dalam Putusan Nomor 0679/Pdt.G/2014 /PA.Tnk, telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai hak asuh anak akibat perceraian kepada Bapak, yaitu berpedoman pada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan juga Yurisprudensi Mahkamah Agung Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007 tanggal 7 Desember 2007 yang pada hakikatnya menyatakan bahwa mengenai pemeliharaan anak-anak bukan dilihat semata-mata dari siapa yang paling berhak tetapi yang harus dilihat dan dikedepankan adalah kepentingan terbaik bagi anak. Oleh sebab itu kepada Hakim agar lebih berhati-hati dalam hal mengabulkan gugatan hak asuh anak dan dalam memyuskan agar benar benar dilihat semata-mata demi kepentingan terbaik si ana