PENCEGAHAN DAN PENOLAKAN PERKAWINAN DI KUA RAMAN UTARA LAMPUNG TIMUR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA TAHUN 2016

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Pada kasus yang terjadi di KUA Raman Utara Lampung Timur, seorang wanita yang hamil di luar nikah dan beda agama akan menikah dengan laki-laki beragama Islam hendak menikah tetapi ditolak oleh KUA. KUA berpendapat bahwa yang bersangkutan harus menunggu sampai si wanita berpindah agama atau si laki-laki yang berpindah agama, dalam hal ini si wanita berpindah agama ke agama Islam. Terlebih lagi kitab fiqih klasikpun tidak membahas tentang pencegahan perkawinan, namun yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam membahas tentang pencegahan perkawinan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah Bagaimana Pencegahan Dan Penolakan Perkawinan Di KUA Raman Utara Lampung Timur Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tahun 2016? Sedangkan tujuan dan kegunaan penelitian diantaranya adalah : Untuk Mengetahui Pencegahan Dan Penolakan Perkawinan Di KUA Raman Utara Lampung Timur Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tahun 2016. Untuk meperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan beberapa metode diantaranya adalah metode observasi, metode wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitif deskriftif kualitatif karena data yang di peroleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Deskriftif karena penelitian menganalisa Pencegahan Dan Penolakan Perkawinan Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia: Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Pencegahan Dan Penolakan Perkawinan Di KUA Raman Utara Lampung Timur Perspektif Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia Tahun 2016 dilakukan dengan cara melakukan pencegahan terjadinya perkawinan usia dini, maka perlunya dilakukan sosilisasi ke instansi-instansi yang dianggap berkaitan langsung dengan remaja dan para pemuda-pemudi seperti sosialisasi ke sekolah- sekolah menengah yang ada di kecamatan Raman Utara dan melakukan penolakan pendaftaran nikah apabila catin masih belum mencukupi syarat melangsungkan perkawinan ( Blanko N8) sesuai dengan peraturan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Para pegawai pencatat perkawinan kantor urusan agama mestinya berhati-hati dalam melakukan pernikahan, apakah syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan Sebagai warga negara Indonesia