PENINJAUAN KEMBALI PUTUSAN HAKIM MENURUT HUKUM ACARA PERDATA POSITIF DAN HUKUM ISLAM

Peninjauan Kembali (PK) salah satu upaya hakim luar biasa bagi pencari keadilan yang tidak puas dengan putusan hakimyang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam tenggang waktu 180 hari (peraturan MA Nomor 1 Tahun 1980) dari dibacakan dan pasal 21 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokokpokok kekuasaan kehendak iman, karena diketahui hal-hal baru yang dahulu tidak dapat diketahui oleh hakim atau dengan alasan-alasan tertentu yang lain adanya kebohongan, adanya tipu muslihat, ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada saat perkara diperiksa tidak dapat ditemukan dan lain-lain. Dalam penelitian ini penulis mengambil rumusan masalah Bagaimanakah tata cara dan prinsip peninjauan kembali putusan hakim menurut hukum acara perdata positif dan hukum Islam? Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui tata cara dan prinsip peninjauan kembali putusan hakim menurut hukum acara perdata positif dan hukum Islam. Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penulis menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitif deskriftif, kualitatif karena data yang di peroleh merupakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian. Deskriptif karena penelitian menganalisa tata cara dan prinsip peninjauan kembali putusan hakim menurut hukum acara perdata positif dan hukum Islam. Sebagai hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Peninjauan kembali harus disampaikan secara tertulis dan disertai dengan alasan-alasan, jika tidak dapat dilakukan dengan atau secara lisan dengan mengemukakan di hadapan pengadilan. Adapun tata cara peninjauan kembali di Indonesia diatur dlam pasal 70 ayat 1 dan pasal 72 UU No. 14 Tahun 1985. Dalam hukum Islam, peninjauan kembali telah dilakukan oleh para sahabat, namun tata caranya tidak dilakukan secara formal, karena lembaga peradilan pada masa itu belum diatur secara formal, sedangkan dalam hukum acara perdata positif telah diatur dalam peraturan yang masih berlaku