MONEY POLITIC PEMILU DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

Pemilihan umum (PEMILU) atau pemilihan kepala daerah (PILKADA) secara langsung adalah ajang persemaian demokratisasi ditingkatan nasional maupun lokal. Dengan harapan akan terpilihnya pemimpin ditingkat nasional maupun lokal yang amanah, jujur, dan peduli kepada kemashlahatan umat. Tentu kesemuanya bermuara dari harapan akan kesejahteraan rakyat. Namun pemilihan umum atau pemilihan kepala daerah secara langsung menyimpan celah yang bisa berubah menjadi suatu ironi, celah tersebut berupa politik uang (Money politic).Secara bahasa money politic atau politik uang terdapat dua dimensi kata, yakni politik dan uang. Politik diidentikan pada pengertian tentang suatu orientasi pada kekuasaan dan uang dipersepsikan sebagai salah satu kekuatan yang berbasis material. Artinya politik uang merupakan manifestasi dari orientasi seseorang atau kelompok dalam menacapai tujuan politik dengan menjadikan uang (materi) sebagai perantara (kekuatan) untuk mencapai tujuan tersebut. Dengan kata lain proses penentuan pemenang dalam percaturan politik tidak berdasarkan pada pilihan yang objektif dan rasional namun dengan pertimbangan- pertimbangan yang pragmatis.Money politic dalam pemilu atau pilkada secara umum didefinisikan sebagai bentuk pemberian atau perjanjian seseorang kepada orang lain atau calon pemilih baik supaya calon pemilih itu tidak menjalankan haknya untuk memilih atau supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Secara sederhana praktek money politic dalam pemilu atau pilkada biasanya berupa pemberian uang dan materi lainnya kepada calon pemilih dengan harapan pemilih tersebut memberikan dukungan atau memilih calon atau pihak yang memberikan uang. Dalam hal ini politik uang dianggap sebagai pelanggaran karena memberikan uang sebagai upaya untuk mempengaruhi objektifitas pilihan politik pemilih.Dalam konteks UU No 10 tahun 2008 tentang pemilu misalnya, disebutkan bahwa Pelaksana, peserta, dan petugas kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.(Pasal 84 ayat 1 huruf J). Dalam UU 32 tahun 2004 tentang pilkada juga mengatur larangan politik uang, misalnya di pasal 117 ayat 2; Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).Dalam agama Islam praktek money politic juga sangat dilarang karena ini merupakan suap yang memang bisa membenarkan yang batil dan membatilkan yang benar. Dalam Islam suap disebut dengan riswah