TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARI’AH TERHADAP EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PALEMBANG ILIR BARAT

Skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah Terhadap Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Barat di latar belakangi oleh peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan yang harus didukung dengan peningkatan peran aktif masyarakat dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Tetapi dalam kenyataannya kesadaran Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan masih dirasa kurang sebagai kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban dalam melaksanakan perundang-undangan perpajakan. Sebagai konsekuensinya perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin meningkat dan mengakibatkan aparat yang berwenang terpaksa untuk menegur dan memperingatkan Wajib Pajak dengan cara-cara yang sudah ditentukan di dalam Undang-Undang yang salah satunya dengan cara melakukan penagihan pajak dengan surat paksa. Penelitian ini memiliki 2 (dua) identifikasi masalah, yaitu: (1)Bagaimana efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pelunasan utang pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat? (2)Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syari’ah terhadap efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa terhadap pelunasan utang pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat? Penelitian ini merupakan field research (penelitian lapangan) yang dilakukan di KPP Pratama Palembang Ilir Barat. Penelitian ini bersumber dari data primer berupa laporan penerbitan surat paksa, laporan surat paksa yang dibayar oleh wajib pajak dan wawancara dengan aparat pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Barat serta ditunjang dengan data sekunder dari literatur yang relevan dengan objek pembahasan. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan yang diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa efektivitas penagihan pajak dengan Surat Paksa pada tahun 2015, 2016, dan 2017 di KPP Pratama Palembang Ilir Barat tergolong tidak efektif. Menurut Hukum Ekonomi Syari’ah penagihan pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Palembang Ilir Barat diperbolehkan untuk dilakukan demi menjaga kemashlahatan umat dalam memenuhi kebutuhan negara. Kata Kunci : Pajak, Efektivitas, Penagihan pajak, Surat paksa