PANDANGAN DOSEN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TERHADAP ZAKAT PROFESI BAGI APARAT SIPIL NEGARA DALAM PERATURAN DAERAH KOTA PALEMBANG NOMOR 4 TAHUN 2017 PADA PASAL 21 (AYAT 3) DAN PASAL 33

Masalah zakat profesi memang baru muncul pada zaman sekarang, hal ini disebabkan karena banyaknya ahli-ahli tertentu yang mendapat penghasilan dari keahliannya tersebut. Namun perlu diketahui bahwa pada zaman Rasulullah Saw telah ada beragam profesi namun keadaanya berbeda dengan saat ini dari segi penghasilannya. Jasa profesi disini termasuk didalam kelompok pekerja dikelembagaan baik sebagai Aparatur sipil Negara, dan Aparat Negara berpenghasilan konsisten setiap bulan dan mengalami kenaikan dalam standar waktu. Dalam upaya penyelarasan, penguatan dan peningkatan jumlah penerimaan zakat profesi maka disahkanlah pada tanggal 22 Februari 2017 PERDA No.4 tahun 2017 tentang Pengelolaan Zakat dikota Palembang. Secara umum PERDA tersebut dijelaskan bahwa ASN (Aparatur Sipil Negara) wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5% dari gaji yang diterimanya. Eksistensi jasa profesi juga diperkuat dengan ancaman dan sesuai Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2017 yakni denda sebesar Rp25 juta atau kurungan penjara selama empat bulan. Berkenaan dengan hal tersebut penulis ingin meneliti, bagaimana pandangan dosen Fakultas Syariah dan Hukum terhadap peraturan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan(field research) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang membahas tentang Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Zakat Profesi bagi Aparat Sipil Negara dalam Peraturan DaerahSumatera Selatan Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Zakat. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan berbagai literatur yang merujuk pada penelitian ini. Data yang terkumpul dianalisis secara deskriptif kualitatif. Jenis datanya yaitu data kualitatif. Kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif. Hasil analisis dari Pandangan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang terhadap Zakat Profesi bagi Aparat Sipil Negara yang diatur dalam Peraturan Daerah adalah (1) Sebagian besar Dosen setuju akan adanya aturan yang mewajibkan zakat bagi para ASN pemerintah kota, karena zakat merupakan suatu ibadah wajib bagi ummat muslim. (2) Sebagian besar dosen tidak setuju akan adanya sanksi, dari dosen-dosen yang telah diwawancari mereka setuju bahwa sanksi tersebut terlalu berat dan terdapat unsur ketidak adilan. Kata Kunci : Zakat Profesi, Aparatur Sipil Negara, Peraturan Daerah