TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP BENTUK PENGGELAPAN ARISAN ONLINE (Studi Putusan Nomor: 1562/Pid.B/2015/PN.Plg)

Skripsi ini berjudul Tinajauan Hukum Pidana Islam Terhadap Penggelapan Arisan Online menurut Studi Kasus Putusan Nomor 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Ada tiga hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu, pertama bagaimana kronologi Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Kedua, bagaimana pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang dalam menjatuhkan putusan terhadap Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Ketiga, bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Nomor. 1562/Pid.B/2015/PN.Plg. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif melalui pendekatan yuridis empiris. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari tiga bagian yaitu, bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Al-Quran, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan ahli hukum, buku-buku, skripsi, jurnal. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, enksiklopedia, website. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa sanksi yang dapat diberlakukan kepada pelaku tindak pidana penggelapan arisan online terdapat dalam pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berupa kurungan penjara maksimal 4 tahun dan denda Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Bila ditinjau dari hukum pidana Islam maka sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penggelapan arisan online adalah jarimah Hudud dalam penerapan hukumnya adalah had yaitu ganti kerugian dan potongan tangan. Kata Kunci : Penggelapan, Arisan Online, Penggelapan Arisan Online, Sanksi Penggelapan