IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2009 TENTANG PENJUALAN DAN PENGAWASAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN EMPAT LAWANG (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi)

Artikel ini membahas tentang implementasi kebijakan public pada peraturan daerah Kabupaten Empat Lawang nomor 7 tahun 2009 terkait dengan penjualan dan pengawasan minuman beralkohol oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Empat Lawang. Hal ini dilator belakangi oleh maraknya perederan minuman beralkohol di wilayah Kabupaten Empat Lawang, dalam peraturannya distributor minuman keras hanya diperbolehkan diperjual belikan di hotel berbintang, bar atau club malam dan restoran dengan tanda kencana. Tetapi pada prakteknya distributor yang mempunyai SIUP-MB menyalah gunakan izin tersebut dengan menjual minuman keras kepada penjual eceran seperti warung/kios minuman, berdekatan dengan lokasi pemukiman, masjid, dan penjualan mendadak pada acara pernikahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikemukakan Smith yaitu bottom up (idealized policy, target group, implementing organization, environmental factors). Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi terhadap Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Penjualan dan Pengawasan Minuman Alkohol Di Kabupaten Empat Lawang (Studi Kasus: Peredaran Minuman Keras Di Kecamatan Tebing Tinggi) belum optimal. Untuk meningkatkan optimalisasi, perlu diterapkan Peraturan Daerah baru tentang minuman keras, dan perekrutan anggota pelaksana Peraturan Daerah berlandaskan Fit and Proper Test. Kata Kunci: Pengawasan. Peredaran. Minuman Beralkohol