PERSEPSI DOSEN FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM UIN RADEN FATAH PALEMBANG TENTANG MUZAKI YANG INGKAR ZAKAT PERMA NOMOR 2 TAHUN 2008

Penelitian ini berjudul Persepsi Dosen Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang Tentang Muzaki Yang Ingkar Zakat PERMA Nomor 2 Tahun 2008. Dua hal yang diangkat sebagai fokus penelitian. Pertama, bagaimana persepsi dosen tentang hukuman denda terhadap muzaki yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kedua, dasar hukum yang digunakan dosen tentang hukuman denda terhadap muzaki yang ingkar zakat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang berlokasi di Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Sebagai data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dengan dosen Syari’ah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari al- Qur’an, al-Hadits, buku-buku pustaka dan tulisan ilmiah dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan judul penelitian. Data tersier adalah data-data dari internet mengenai zakat. Setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Dari uraian-uraian yang disajikan berbagai tinjauan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa persepsi dosen mengenai hukuman denda bagi muzaki yang ingkar zakat yang diatur dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah merupakan salah satu efek jera bagi muzaki yang ingkar zakat dan apabila denda tidak ada efek jera bagi muzaki, maka pemerintah boleh membuat hukuman kurungan. Dasar hukum yang sesuai digunakan oleh dosen ialah QS. At- Taubah: 103, dan kaidah fiqh “al-ashlu fil amri lil wujub” bahwa perintah itu menunjukkan kewajiban. Apabila zakat tidak ditunaikan maka berdosa. Dan mengenai kewajiban, pemerintah wajib menegurnya atau diberi suatu bentuk hukuman yang disesuaikan oleh pemerintah