TINJAUAN FIQH JINAYAH TERHADAP TATA CARA PELAKSANAAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, pertama bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati di Indonesia, dan apa yang menjadi dasar hukumnya. Kedua bagaimana pelaksanaan (tata cara) pidana mati dalam perspektif hukum Islam. Adapun metode penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini meliputi penelitian kepustakaan (library research), metode pokok yang penulis gunakan dalam mengumpulkan data adalah dokumentasi. Sedangkan data primernya yaitu berupa sumber Hukum Pidana Indonesia yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan khususnya Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Indonesia maupun perundang-undangan hukum pidana diluar KUHP yang berlaku di Indonesia dan sumber Hukum Pidana Islam berupa al-Qur’an dan Al-hadits. Adapun data sekunder adalah bahan yang Diperoleh dari artikel, jurnal, dan internet yang relevan dengan permasalahan ini. Setelah data terkumpul maka analisa data menggunakan metode kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang mengunakan data uraian berupa kalimat yang jelas. Selanjutnya hasil tersebut dituangkan ke dalam bentuk gambaran permasalahan dengan metode induktif yaitu suatu cara untuk menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan tujuan agar dapat menghasilkan deskripsi yang lebih obyektif dan sistematis serta memperoleh kesimpulan yang kuat tentang tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia dengan hukum Islam. Mengenai dasar hukuman mati telah diatur di dalam Al-Quran dan Hadits, serta Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang semuanya merupakan sumber utamanya. Adapun pengertian pidana mati ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan atau tanpa pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatanya. Tata cara pelaksanaan pidana mati di Indonesia ada dua versi yaitu yang pertama dengan digantung sesuai dengan Pasal 11 KUHP, namun dengan adanya Undang-undang No.5/Pnps/1969 yang mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati dengan cara ditembaki, maka secara yuridis Pasal 11 KUHP yang mengatur tentang hukuman gantung tersebut sudah tidak berlaku lagi sesuai dengan asas hukum lex posteriori derogate legi priori (ketentuan perundang-undangan yang baru menggantikan ketentuan perundang-undangan yang lama) dan lex specialis derogate legi generalis (hukum yang bersifat khusus mengkesampingkan hukum yang bersifat umum). Jika terjadi norma hukum lama dan kemudian terbit norma hukum baru yang kedudukannya sederajat yang memuat substansi yang sama atau menyempurnakan (memperbaiki) dan tidak memuat norma yang bertentangan, maka berlakulah norma hukum baru. Maka Undang-undang No.5/Pnps/1969 inilah dijadikan pedoman dalam hukuman mati sampai sekarang