PERBANDINGAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PEMERKOSAAN OLEH ANAK MENURUT HUKUM POSITIF DAN FIQIH JINAYAH

ABSTRAK Kasus kekerasan seksual dengan pelaku anak yang terus meningkat akhir-akhir ini, membuat penegak hukum dihadapkan pada posisi yang sulit, Apabila fakta dan bukti mengharuskan pemberian hukuman, maka tuntutan ringan adalah alternatif yang dipilih. Alasannya, anak-anak merupakan korban lingkungan (keluarga atau teman) yang memerlukan pendidikan. Kebijakan aparat penegak hukum disebut dengan restorative justice atau keadilan restorasi karena adanya unsur musyawarah atau kesepakatan demi keadilan dari korban dan pelaku. Adapaun metode dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif dan sumber data primer serta sekunder dan data diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan sudah diolah oleh pihak lain yang sudah ada dalam bentuk publikasi, journal, serta buku seperti, UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, anak bukan untuk dihukum, karangan Nasir Djamil, kejahatan terhadap kesusilaan, karangan Leden Merpaung, fiqih islam wa adilatuhu (sistem ekonomi islam, pasar, keluarga, hukum hadd zina, qadzf, pencurian) jilid 7, karangan Wahbah Az-Zuhaili, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dan didukung oleh bahan hukum primer seperti Al-Qur‟an, Hadits, UU No. 11 Tahun 2012 tentang peradilan anak, dan kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Hasil dari penelitian ini ialah bahwa sanksi hukum bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh anak menurut hukum positif adalah ½ dari hukuman orang dewasa, sedangkan menurut fiqih jinayah anak yang melakukan pemerkosaan tidak dihukum hudud karena belum baligh namun anak tersebut mendapatkan hukuman berupa ganti rugi yang diambil dari harta orangtuanya dan hukuman ta’dibi (hukuman yang berupa mendidik)