Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang (Studi Kasus Putusan Nomor. 1023/Pdt.G/2011/PA.Plg).[SKRIPSI]

Poligami adalah seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu isteri atau seorang laki-laki beristeri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang. Poligami dalam hukum Islam maupun hukum positif memang diperbolehkan namun tetap harus memenuhi ketentuan yang berlaku baik dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 3, pasal 4, pasal 5 dan khusus izin poligami Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1883 terutama pada pasal 4. Kemudian untuk syarat alternatif dan kumulatif izin poligami terdapat dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Dalam skripsi ini akan menjawab permasalahan bagaimana prosedur pengajuan izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil di Pengadilan Agama Kelas 1A Palembangdalam perkara Nomor. 1023/Pdt.G/2011/PA.Plg serta bagaimana pertimbangan hakim tentang izin poligami Pegawai Negeri Sipil dalam perkara Nomor. 1023/Pdt.G/2011/PA.Plg. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan menggunakan jenis data kualitatif dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sumber data sekunder dan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa, hakim dapat memberikan izin poliami bagi Pegawai Negeri Sipil jika isteri yang sedang sakit seperti stroke, koma yang memerlukan waktu yang cukup lama untuk dapat disembuhkan dan membuat isteri tersebut tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri, isteri yang menghilang sedangkan suami tidak mengetahui keberadaannya, isteri yang tidak bisa memberikan keturunan, isteri mengizinkan untuk suaminya poligami, dapat berlaku adil terhapap semua isteri, dan alasan darurat dikarenakan telah terlanjurkan menghamili calon isteri dari suaminya, dan yang paling utama adalah adanya izin dari atasan yang menerima permohonan izin poligaminya, dan semua ketentuan yang ada dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 juga Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1883, setelah itu semua terpenuhi maka pengadilan baru bisa memproses permohonan poligami Pegawai Negeri Sipil tersebut