PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERKARA PENGAJUAN DISPENSASI NIKAH YANG TIDAK DAPAT DITERIMA (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM).[SKRIPSI]

Permohonan dispensasi nikah diajukan dalam rangka menjaga kehormatan keluarga dari segala perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai agama dan norma hukum yang berlaku. Untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, pernikahan di bawah umur sering kali menjadi solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi kalangan remaja yang telah hamil di luar nikah. Pengadilan Agama Muara Enim adalah salah satu lembaga peradilan yang memilikki wewenang dalam menangani dan memberikan izin dispensasi nikah. Pada tahun 2015 dan 2016 terdapat penetapan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima yaitu No 0095/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0054/Pdt.P/2016/PA.ME. Penyusun tertarik untuk meneliiti penetapan dispensasi nikah No 0095/Pdt.P/2015/PA.ME dan No 0054/Pdt.P/2016/PA.ME karena permohonan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Agama Muara Enim. pokok masalah dalam penelitiaan ini yaitu bagaimana dasar hukum pengajuan dispensasi nikah bagi calon pengantin di bawah umur dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan perkara dispensasi nikah yang tidak dapat diterima di Pengadilan Agama Muara Enim Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dan data yang telah diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, kemudian akan disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa dasar hukum pengajuan dispensasi nikah adalah Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 15 ayat (1) dan (2). Sedangkan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang tidak dapat diterima dikarenakan ketika permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh pemohon ternyata anak para pemohon telah dinikahkan dengan calon isterinya karena sudah hamil sebelum menikah dan sudah melahirkan anak yang dikandungnya sedangkan permohonan dispensasi nikah menurut Undang-Undang No 1 tahun 1974 dan KHI harus diajukan untuk calon pengantin yang ingin menikah tapi di bawah umur dan untuk pernikahan yang belum terjadi, sehingga permohonan dispensasi nikah tersebut tidak berdasarkan hukum sehingga tidak dapat diterima. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran bagi masyarakat dalam menyikapi permasalahan hidup bagi para keluarga, selain itu juga diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan dan pemahaman kepada masyarakat mengenai dispensasi nikah dan praktek dispensasi nikah di Pengadilan Agama serta akan dapat menunjukkan ke arah mana sebaiknya hukum dibina