HUKUM MENGANGKAT NON MUSLIM MENJADI PEMIMPIN ( DITINJAU DARI HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF)

Indonesia merupakan Negara multikultural, baik suku, bangsa dan agama. Hal ini memungkinkan adanya Kepemimpinan dengan pemimpin yang memiliki sistem keyakinan yang berbeda dengan mayoritas warganya. Salah satunya adalah kebijakan DKI pada tahun 2014 dalam pengangkatan Basuki Thajaja Purnama (Ahok) selaku wakil Gubernur DKI menjadi Gubernur DKI dikarenakan terpilihnya Joko Widodo selaku Gubernur DKI menjadi presiden tepatnya sejak 20 Oktober 2014. Penelitian ini ingin mengetahui secara jelas bagaimana Kepemimpin non- Muslim menjadi Kepala Daerah jika kita lihat dalam Hukum Islam maupun Hukum Positif. Maka timbul keinginan penulis untuk membahas tentang Hukum mengangkat Pemimpin non Muslim ditinjau dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah library research atau penelitian pustaka yaitu pengumpulan data dan informasi yang berkaitan dengan objek kajian melalui buku (kitab), manuskrip, catatan dan lain-lain. Jika dilihat dalam Hukum Islam yaitu dalam Al-Qur’an yang terdapat dalam Surah Al-Maidah ayat 51 yang menjelaskan tentang larangan mengambil pemimpin daari golongan Yahudi dan Nasrani karena mereka merupakan pemimpin sebagian lain dan jika kita melanggarnya maka adanya ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim. Sedangkan dalam Hukum Positif yang terdapat dalam Undang-Undang pilkada nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota, didalam bab III pasal 7 yang berisi tentang peryaratan menjadi Gubernur tidak ditemukan larangannya