TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP NAFKAH ISTRI YANG SUDAH DITALAK PADA MASYARAKAT DESA MAYAPATI KECAMATAN PEMULUTAN SELATAN KABUPATEN OGAN ILIR (Skripsi)

Skripsi ini berdulu “Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Nafkah Istri yang Sudah Ditalak pada Masyarakat Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan selatan Kabupaten Ogan Ilir”. Suami wajib memberikan tempat tinggal kepada istri yang ditalak, selama mereka masih dalam iddah dan tidak boleh mereka keluar/pindah ketempat lain kecuali mereka bersikap yang tidak baik. Dengan asumsi bahwa dewasa ini khususnya masyarakat awam terkadang yang menyangkut urusan syariat dalam hal ini mengenai bagaimana hak dan kewajiban seorang suami terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya pada saat telah jatuhnya talak (masa iddah) mereka hanya berlandaskan pada kebiasaan-kebiasaan yang kemudian berkembang di lingkungan domisili mereka. Padahal sama kita pahami bahwa dalam hal semacam ini ajaran (islam) kita telah menguraikannya secara jelas dan bahkan dalam UU No. 1 1974 tentang perkawinan juga telah dijelaskan tentang hal tersebut. Skripsi ini dibuat untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian, dalam penelitian ini akan mengangkat kajian mengenai cara pemberian nafkah dan hukumnya yang terjadi di Desa Mayapati Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir dengan rumusan masalah sebagai berikut yang akan dirangkai dari penelitian ini adalah masalah suami yang tidak mau memberikan nafkah pada keluarga banyak terjadi di sebagian masyarakat kita. Untuk istri atau ibu yang tidak mempunyai penghasilan, hal ini tentu sangat memberatkan karena harus menanggung biaya perawatan dan pendidikan anak-anaknya yg pada awalnya permasalahannya adalah proses perceraian yang tidak sampai pada pihak pengadilan agama, yang hanya melaksanakan proses perceraian di pejabat pemerintahan desa setempat. Penelitian ini juga diharapakan mampu menambah pengetahuan terutama masyarakat yang kurang mengerti tentang hukum nafkah istri yang sudah ditalak oleh mantan suaminya. Secara normatif, hukum di Indonesia, khususnya mengenai hak nafkah untuk istri dan anak, baik dalam masa perkawinan maupun setelah perceraian, dapat dikatakan sudah cukup melindungi kepentingan perempuan. Pasal 34 ayat 1 UU Nomor 1/1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa: Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumahtangga sesuai dengan kemampuannya. Ini berarti bahwa suami berkewajiban penuh memberikan nafkah untuk keluarganya (anak dan istri). Kemudian didalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa mantan istri yang sudah ditalak oleh mantan suaminya wajib diberi nafkah apabila dia dalam keadaan mengandung, menyusui, dan tidak mempunyai pekerjaan sampai anakknya dewasa karna itu bagian dari pemberian nafkah mantan suami kepada anak kandungnya melalui ibuny