TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERJANJIAN TEBUS MALU YANG DISEBABKAN OLEH PEMBATALAN PEMINANGAN SEPIHAK (Studi Kasus Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan) (Skripsi)

Peminangan merupakan tatacara pendahuluan menuju ke jenjang perkawinan. Jarak antara pertunangan dengan perkawinan adakalanya mingguan, bulanan bahkan tahunan. Semakin pendek jarak keduanya semakin baik, sebaliknya semakin jauh jarak antara keduanya makin rawan dengan masalah. Konflik dalam masa pasca peminangan sangatlah beragam dari yang kecil hingga yang besar, dari yang ringan sampai yang berakibat patal yaitu pemutusan peminangan tidak jadi melangsungkan perkawinan. Jika pembatalan peminangan itu logis dan syar’i tentu tidak menjadi soal namun jika sebaliknya, Misalnya pemutusan peminangan karena tergiur dengan peminangan yang lebih baik dari peminang sebelumnya, ini menimbulkan masalah. Masyarakat desa peninjauan sebagian dari masyarakat daya memiliki kebijakan tersendiri dalam mengatasi dan mengantisipasi problem di atas, di daerah ini berlaku kesepakatan ditetapkannya tebus malu (sangsi) bagi pihak yang melakukan pembatalan peminangan dengan alasan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan baik dari tinjauan agama ataupun adat, sebagaimana dimaksud dalam al-qur’an maupun hadis tidak ditemukan bahasan tentang sanksi pembatalan peminangan sebagaimana dimaksud. Dari latar belakang di atas penyusun mengadakan penelitian dalam upaya mengungkap bagaimana “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Tebus Malu Yang Disebabkan Oleh Pembatalan Peminangan Sepihak Di Desa Peninjauan Kecamatan Buay Runjung OKU Selatan. Adapun pokok permasalahan yang penulis bahas adalah (1) faktor dan dampak apa saja yang menyebabkan terjadinya perjanjuan tebus malu atas pembatalan peminangan sepihak (2) bagaimana pelaksanaan perjanjian tebus malu (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perjanjian tebus malu atas pembatalan peminangan sepihak. Populasi dalam penelitian ini adalah ketua hukum adat, tokoh agama dan masyarakat yang membatalkan peminangan. ini menggunakan metode Purposive Sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel. Kriteria informan yang diambil berdasarkan tingkat pendidikan, wawasan, dan pengetahuan agama. Jenis data dalam penelitian ini adalah deskripstif kualitatif yaitu mengemukakan permasalahan yang bersifat penjelasan, permasalahan yang dimaksud adalah tentang kebiasaan masyarakat, yang masih ada permasalahan tebus malu yang disebabkan Pembatalan Peminangan sepihak. Sumber data yang digunakan adalah wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama dan pelaku pembatalan peminangan serta studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Dari hasil penelitian ditemukan data bahwa sanksi pembatalan peminangan dimaksud untuk menguatkan perjanjian akan menikah. Dengan harapan tidak akan terjadi pembatalan peminangan yang mengakibatkan permusuhan dan dendam yang mengancam keselamatan jiwa, harta dan akal. Penyusun menyimpulkan bahwa sanksi pembatalan peminangan dengan tujuan sebagaimana disampaikan di atas diperbolehkan dalam hukum Islam