Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah mekanisme pengaturan hak atas tanah di indonesia dan bagaimanakah perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah korban gempa bumi, di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, disimpulkan bahwa: 1. Dasar pengaturan hak milik atas tanah yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat (3) yang menentukan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu lebih khusus pengaturan mengenai terjadi dan hapusnya hak milik atas tanah telah dijabarkan UUPA dalam 2 pasal, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yakni pas...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terha...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana tata cara yang harus dilakukan u...
Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sangat penting karena untuk memastikan kepemilikan hak atas ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak guna bangunan da...
ABSTRAK Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap ta...
Dalam kehidupan sehari-hari, tanah merupakan salah satu objek untuk kita sebagai manusia dapat terus...
Hakikatnya kebutuhan primer manusia adalah papan dimana manusia membutuhkan rumah sebagai tempat be...
Ikhwal Fadli, 1420123042, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 Halaman, 201...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang hak menguasai negara atas...
Tanah merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa indonesia, dalam hal untuk pemenuhan kebutu...
Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian, terutama masih b...
ABSTRAK Husdi Herman, NIM : T311202005, Model Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terha...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana tata cara yang harus dilakukan u...
Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...
KEPASTIAN HUKUM KEDUDUKAN AKTA JUAL BELI AKIBAT ADANYA GUGATAN HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN PADANG PA...
Pendaftaran tanah di Indonesia saat ini sangat penting karena untuk memastikan kepemilikan hak atas ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan hak guna bangunan da...
ABSTRAK Tanah merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, kepentingan manusia terhadap ta...
Dalam kehidupan sehari-hari, tanah merupakan salah satu objek untuk kita sebagai manusia dapat terus...
Hakikatnya kebutuhan primer manusia adalah papan dimana manusia membutuhkan rumah sebagai tempat be...
Ikhwal Fadli, 1420123042, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 94 Halaman, 201...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana wewenang hak menguasai negara atas...
Tanah merupakan hal yang penting untuk kehidupan bangsa indonesia, dalam hal untuk pemenuhan kebutu...
Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomian, terutama masih b...
ABSTRAK Husdi Herman, NIM : T311202005, Model Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Untuk...
Penelitian ini akan membahas mengenai Keputusan Tata Usaha Negara yang dalam hal ini adalah Kantor ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana konsep perlindungan hukum terha...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagimana tata cara yang harus dilakukan u...
Pasal 111 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor ...