PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA

PERKEMBANGAN SISTEM POLITIK DI INDONESIA Ghemilang Alam Khinaris Fithromuslimimani : NIM: 150711601831 : Universitas Negeri Malang Jalan Semarang Nomor 5 Surel: emilkhinaris@gmail.com ABSTRAK Dinamika perkembangan politik di Indonesia berkembang melalui yurispudensi mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini dengan menganut asas Trias Politika. Kuatnya dominasi Negara dan birokrasi dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa Orde Baru tidak berjalan dengan baik. Pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah di bungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. I. Pendahuluan Dewasa ini semakin banyak orang yang menyadari bahwa politik merupakan hal yang melekat pada lingkungan hidup manusia. Sadar atau tidak, mau tidak mau, politik ikut memengaruhi kehidupan kita sebagai individu maupun sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Isjwara (1985:183) menyatakan bahwa interaksi antara pemerintah dan masyarakat, di antara lembaga-lembaga pemerintah, dan di antara kelompok dan individu dalam masyarakat dalam rangka proses pembuatan, pelaksanaan, dan penegakan keputusan politik pada dasarnya merupakan perilaku politik. Di masyarakat, individu berinteraksi dan berperilaku. Sebagian dari perilaku dan interaksi dapat ditandai akan berupa perilaku politik, yaitu perilaku yang bersangkutpaut dengan proses politik. Sebagian lainnya berupa perilaku ekonomi, keluarga, agama, dan budaya. Namun tidak semua individu ataupun kelompok masyarakat mengerjakan kegiatan politik. Ada pihak yang memerintah, ada pula yang menaati pemerintah; yang satu memengaruhi, yang lain menentang, dan hasilnya berkompromi; yang satu menjanjikan, yang lain kecewa karena janji tidak dipenuhi; berunding dan tawar-menawar; yang satu memaksakan putusan berhadapan dengan pihak lain yang mewakili kepentingan rakyat yang berusaha membebaskan; yang satu menutupi kenyataan yang sebenarnya (yang merugikan masyarakat atau yang akan mempermalukan) pihak lain berupaya memaparkan kenyataan yang sesungguhnya, dan mengajukan tuntutan, memperjuangkan kepentingan, mencemaskan apa yang akan terjadi. Semua ini merupakan perilaku politik. Dengan proklamasi kemerdekaan 71 tahun yang lalu, bangsa Indonesia telah menaruh kehidupan politiknya dalam tangannya sendiri. Bangsa Indonesia sejak waktu itu menentukan sendiri corak dan hakekat kehidupan politiknya. Dikeluarkan Maklumat Pemerintah tertanggal 3 Nopember 1945 yang menganjurkan diadakannya pembentukan partai-partai politik merupakan demokratisering kehidupan politik pada waktu itu. II. Pembahasan Pada bagian ini penulis akan membahas mengenai (1) politik di Indonesia dalam segi antropologis, (2) perkembangan politik di Indonesia pada masa Orde Baru berserta penyebab dan dampaknya serta hubungannya dengan pelanggaran norma dan nilai dalam masyarakat. 2.1. Politik di Indonesia dalam Segi Antropologis Menurut Budiarjo (2013:30), seluruh kegiatan politik berlangsung dalam suatu “sistem”. Sistem politik ini bukan suatu tempat yang jelas batas teritorialnya. Namun, sistem politik merupakan suatu konstruksi analisis, yaitu suatu istilah yang digunakan untuk memudahkan analisis atas berbagai hal yang kongkret. Yang membedakan antara sistem politik dari sistem yang lain adalah pola-pola interaksi dalam sistem politik melibatkan kekuasaan dan kewenangan. Indonesia memiliki sistem politik demokrasi, tetapi yang diterapkan tidak seperti negara lain yang menggunakan sistem demokrasi, melainkan demokrasi yang sesuai dengan bangsa Indonesia, yaitu Demokrasi Pancasila. (Sunarso:2015) Dinamika perkembangan politik di Indonesia berkembang melalui yurispudensi mulai dari masa Orde Baru hingga saat ini. Indonesia adalah negara yang menganut trias politika yang artinya pembagian kekuasaan perkembangan politik tersebut berkembang melalui badan-badan petinggi negara yang dikembangkan secara yudikatif, badan-badan tersebut yaitu Badan Eksekutif yang terdiri dari presiden serta wakil presiden, menteri-menteri, perdana menteri dan kabinet; Badan Legislatif yang dijalankan presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat, dan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Badan Yudikatif yang dijalankan oleh Mahkamah Agung. Badan Eksekutif menjelaskan bahwa perkembangan politik di Indonesia dilakukan perubahan-perubahan politik sehingga sistem politik Indonesia menjadi lebih demokratis dan perkembangan politik di Indonesia pada masa-masa Orde Baru menunjukan peranan presiden Soeharto yang semakin dominan sedangkan praktik-praktik yang tidak demokratis dihilangkan dengan melakukan perubahan-perubahan terhadap peraturan perundangan. Badan Legislatif mengembangkan politik di Indonesia dengan sistem perwakilan yang dianggap paling wajar. Oleh karena itu, ketika pemilihan umum tahun 1971 mengikutsertakan partai politik dan golongan fungsional. Pada tahun 1973 juga presiden Soeharto mengajak partai politik dan sekber golkar untuk menfungsikan diri sebagai golongan spiritual, golongan nasionalis, dan golongan karya. Badan Yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis yuridis dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik. Namun kekuasaan badan yudikatif hubungannya erat dengan kekuasaan badan legislatif dan eksekutif serta dengan hak dan kewajiban individu. (Wikipedia:2013) 2.2. Perkembangan Politik Masa Orde Baru Sejaraumc.wordpress.com ( Desember 2012) menjelaskan Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Orde Baru hadir dengan semangat "koreksi total" atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut,ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela di negara ini. Selain itu, kesenjangan antara rakyat yang kaya dan miskin juga semakin melebar. Winarno (2007:76) menjelaskan bahwa pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983,1988, 1993, dan 1998. Presiden Soeharto memulai "Orde Baru" dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer. DPR dan MPR tidak berfungsi secara efektif. Anggotanya bahkan seringkali dipilih dari kalangan militer, khususnya mereka yang dekat dengan keluarga Presiden Soeharto. Hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat sering kurang didengar oleh pusat. Kuatnya dominasi Negara dan birokrasi dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan politik pada masa Orde Baru tidak berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh Jeffery Winters, dalam masa kekuasaannya, Soeharto melakukan permainan politk yang lihai, sambil terus-menerus mendepolitisasi dan memobilisasi masyarakat umum. Langkah-langkah ini menurutnya telah memberikan rassa aman kepada para investor dalam dan luar negeri sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi dapat terwujud di negeri ini. Ini berakibat padda tidak adanya pembangunan politik elementer. Soeharto dan sekutunya di ABRI melaksanakan politik penyingkiran secara pribadi, dan bukannya dengan cara membangun institusi-institusi politik yang kuat (yang terus dapat berfungsi, terlepas siapapun yang berkuasa). Begitu kuatnya kekuasaan politik Soeharto yang ditopang oleh birokrasi dan militer membuat struktur politik tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Politik dan pemerintahan yang didominasi oleh birokrasi dan militer yang pada perkembangan selanjutnya mempresentasi pada diri Soeharto. Ini telah memandulkan fungsi-fungsi struktur politik demokrasi hingga hanya sebagai pelayan atas keinginan-keinginan Soeharto dan kroni-kroninya. Golkar telah berperan sebagai partai hegemonic, yang meskipun dirinya sendiri tidak mau disebut sebagai partai politik. Sebagai partai hegemonic, Golkar mempunyai keunikan, yakni bukan partai kader dan partai massa. Ini karena partai hegemonic tidak diciptakan dan dikembangkan oleh kelompok atau kelas tertentu dalam masyarakat sebagaimana partai massa dan kader, tetapi dibangun oleh pemerintah. Dalam praktinya, partai hegemonic ini mempunyai massa yang besar sebagaimana dalam partai massa, tetapi anehnya mempunyai anggota yang berasal dari kalangan elit sebagaimana biasa terjadi dalam partai kader. Namun berbeda dengan kedua partai ini ,partai hegemonic mempunyai faksi-faksi dalam dirinya, yang terdiri dari faksi militer dan birokrasi. Kedua faksi ini secara bersama berfungsi sebagai politburo yang mengontrol kebijakan-kebijakan partai. Dalam konteks Indonesia pembuatan keputusan secara formal addalah ketua partai, tetapi dalam kenyataannya berada di tangan presiden. Di sisi lain, ketiadaan pembangunan politik juga membuat politik pada masa Orde Baru minim partisipasi politik. Pada tingkat sistem, otoritarianisme politik yang dikontekstasikan Orde Baru telah membuat sistem politik tidak lagi responsive terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan ekonomi yang semestinya ditujukan untuk mendorong kemakmuran rakyat, dalam kenyataannya hanya dinikmati oleh segelintir elit politik dan ekonomi terutama yang berada dalam lingkaran keluarga Soeharto. Dalam Wikipedia.com ( 12 Januari 2015) menyatakan bahwa harus diakui pada masa Orde Baru dari segi pembangunan fisik memang ada dan keamanan terkendali. Namun, pada masa Orde Baru demokrasi tidak ada, kalangan intelektual dibelenggu, pers di daerah di bungkam, KKN dan pelanggaran HAM terjadi di mana-mana. Secara garis besar ada lima pelanggaran norma dan nilai dalam masyarakat pada masa Orde Baru, yaitu: 1. Kekuasaan Pemerintah yang Absolute Soeharto, presiden Republik Indonesia ke-2, menduduki tahta kepresidenan Indonesia selama 32 tahun. Itu berarti, Soeharto telah memenangkan sekitar enam kali pemilihan umum (Pemilu). Tampak jelas dalam pemerintahan Soeharto di mana pemerintahan dijalankan secara absolut. Presiden Soeharto mengkondisikan kehidupan politik yang sentralistik untuk melanggengkan kekuasaan. Dampaknya, salah satu hak sebagai warga negara untuk mendapatkan kedudukan dalam pemerintahan menjadi hak yang sulit didapatkan tanpa melakukan kolusi dan nepotisme. 2. Rendahnya Transparansi Pengelolaan Transparansi merupakan bentuk kredibilitas dan akuntabilitas dari suatu negara. Pada masa Orde Baru, hak penyiaran dikekang. Berita-berita televisi dan surat kabar tidak boleh membicarakan keburukan-keburukan pemerintahan, kritik terhadap pemerintah, dan berita-berita yang dapat mengganggu stabilitas dan keamanan nasional. Keuangan negara juga menjadi rahasia internal pemerintahan. Uutang negara menjadi terbuka jelas pun saat krisis dunia melanda. Indonesia tidak mampu membayar hutang luar negeri yang bertumpuk-tumpuk. Lebih dari itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang menurun tajam memaksa perusahaan-perusahaan memecat sebagian karyawannya untuk mengurangi biaya produksi. Bahkan, banyak perusahaan tumbang dan gulung tikar karena negara tidak mampu membayar hutang luar negeri. Bila dirunut lebih dalam, semua itu berakar dari rendahnya transparasi pemerintah terhadap masyarakat. 3. Lemahnya Fungsi Lembaga Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Majelis Permusyawaratan Rakyat menjadi semacam boneka yang dikendalikan oleh pemimpin negara. Dalam hal ini, aspirasi-aspirasi dan keinginan rakyat tidak mampu diwujudkan oleh pemerintah. Program-program pemerintah seperti LKMD, Inpres desa tertinggal, dan seterusnya, menjadi semacam program penjinakan yang dilakukan oleh penguasa agar rakyat miskin tidak berteriak menuntut hak-hak mereka. Timbulnya kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah karena kekayaan daerah sebagian besar disedot ke pusat, menyebabkan munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan, sehingga masyarakat melakukan pemberontakan dengan membuat kerusuhan dan kekerasan agar pemerintah melihat kaum bawah. 4. Hukum yang Diskriminatif Hukum yang diskriminatif menjadi keburukan Orde Baru selanjutnya. Hukum hanya berlaku bagi masyarakat biasa atau masyarakat menengah ke bawah. Pejabat dan kelas atas menjadi golongan yang kebal hukum. Hak masyarakat untuk mendapatkan perlakukan yang sama di depan hukum menjadi hal yang sangat langka. Hak asasi sosial dilanggar oleh pemerintah. III. Penutup Berdasarkan pembahasan yang sudah dijelaskan secara spesifik, pada bagian ini akan dijelaskan dengan singkat mengenai (1) simpulan dan (2) saran dari artikel ini tentang pendidikan politik dalam pemilu. 3.1. Kesimpulan Orde Baru yang telah berlangsung selama 32 tahun oleh presiden Soeharto mengalami perkembangan dan penurunan dalam kinerja pemerintah terutama dalam perekonomian. Di samping itu sistem kemiliteran (ABRI) memiliki peran penting dalam Orde Baru dalam menopang kekuasaan otoriter Orde Baru. Namun yang menjadi krisis dan keretakan sistem Orde Baru ialah krisis ekonomi dan moneter serta kegagalan pemerintah dalam merespon dan mengatasi krisis tersebut sehingga membuat legitimasi pemerintahan Soeharto hancur berantakan. Tidak dapat disangkal lagi bahwa krisis moneter yang berujung pada krisis multidimensi telah membuat kondisi kemiskinan menjadi semakin buruk. Penyakit pembangunan yang muncul sebagai akibat pembangunan yang berorientasi pertumbuhan yang dilaksanakan sejak akhir tahun 1960-an telah semakin merajalela dan bertambah parah seiring ketersediaan lapangan kerja, pendidikan untuk kaum miskin, akses layanan kesehatan, gizi balita, dan jaminan lingkungan yang semakin buruk, ataupun korupsi, kolusi, dan nepotisme yang bertambah luas, serta amburadulnya penegakan hokum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang telah dilakukan oleh rezim Orde Baru selama lebih dari 3 dasawarsa telah gagal total dalam meraih tujuan masyarakat adil dan makmur, seperti yang selalu digembar-gemborkan oleh penguasa Orde Baru. Implikasi dari kegagalan ini adalah kehancuran basis legitimasi Orde Baru, yakni pembangunan ekonomi. Padahal, di luar pembangunan ekonomi, rezim soeharto tidak mempunyai basis legitimasi. Pembangunan politik demokrasi tidak dilakukan sama sekali. Kebebasan pers juga dikekang, dan kebebasannya sangat ditentukan oleh mood penguasa. Ikatan-ikatan social juga dihancurkan sebagai akibat politik pemecah-belahan yang dilakukan rezim Orde Baru. 3.2. Saran Melalui artikel ini, kita dapat mengambil tindakan yang bijak dan lebih peduli terhadap setiap kebijakan yang diputuskan pemerintah. Karena melalui Orde Baru kita dapat mengambil sebuah perubahan terutama dalam bidang perekonomian dimana pada masa Orde Baru sistem pemerintahannya berakhir dengan krisis moneter. Dengan berakhirnya krisis moneter tersebut berakhir pula sistem pemerintahan Orde Baru, maka sebuah perubahan itu perlu dilakukan secepat mungkin dalam mengambil setiap keputusan. Selanjutnya, berkaca dari sistem politik pada masa Orde Baru yang menyebabkan Hak Asasi Manusia (HAM) masyarakat Indonesia hilang, penegakan HAM harus digencarkan tidak hanya dari rakyat tetapi juga dari pemerintah karena hal tersebut merupakan tanggungjawab bersama. Hak Asasi Manusia merupakan hak kodrati manusia yang harus dijunjung tinggi dan tegakkan. Untuk dapat menegakkan HAM di Indonesia, ada beberapa hal yang diperlukan, yaitu: 1. Kesadaran rasa kemanusiaan yang tinggi, 2. Aparat hukum yang bersih, dan tidak sewenang-wenang, 3. Sanksi yang tegas bagi para pelanggara HAM, dan 4. Penanaman nilai-nilai keagamaan pada masyarakat. DAFTAR RUJUKAN Budiarjo, Miriam. 2013.Dasar-dasar Ilmu Politik.Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. Isjwara, F.1985.Pengantar Ilmu Politik.Yogyakarta: Bina Cipta. Tanpa Nama. 2012. Latar Belakang Lahirnya Orde Baru, (Online), (Sejaraumc.wordpress.com/2012/Latar-belakang-lahirnya-Orde Baru), diakses tanggal 03 Desember 2016. Sunarso, dkk. 2015. Pendidikan Kewarganegaraan. Yogyakarta : UNY Press Surbakti, Ramlan.1992.Memahami Ilmu Politik.Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Wikipedia.2015.Sejarah Indonesia, (Online), (http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1966-1998)), diakses tanggal 03 Desember 2016. Winarno,Budi.2007.Sistem Politik Indonesia Era Reformasi.Yogyakarta:Medpress