Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo

ABSTRAK Anjarsari, Ratna. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si (2) Dr. Sri Untari, M.Si. Kata Kunci : peran pemerintah daerah, sosial ekonomi, tunagrahita Peran pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat merupakan tanggungjawab yang sangat penting ditambah lagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat bersifat komplek, salah satunya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kondisi yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat juga berpengaruh dalam kondisi masyarakatnya salah satunya Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tunagrahita merupakan tingkat kemampuan individual yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan normal dan membutuhkan perawatan dan dukungan dari pihak lain karena dalam kategori perkembangan mentalnya tidak sempurna. Justru masyarakat yang memiliki kekurangan tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui lembaga pemerintahan yang terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo bertujuan mendeskripsikan (1) gambaran umum lokasi penelitian, (2) peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (3) partisipasi pihak lain dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (4) kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, dan (5) solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sumber data ialah informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat hasil penelitian sebagai berikut. (1) Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo ialah Pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat melalui kerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Masalah sosial ekonomi pada penelitian ialah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pendidikan yang diperoleh ialah berupa ilmu dan pendidikan keterampilan dengan tujuan melatih pola pikir masyarakat Tunagrahita agar dapat berkembang menjadi lebih baik selain itu pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirim klien (masyarakat Tunagrahita) ke Unit Pelaksana Teknis ialah BBRSBG (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) “Kartini” Temanggung Jawa Tengah untuk dilakukan rehabilitasi, untuk pekerjaan ialah membuat keset yang sudah mandiri dikerjakan oleh masyarakat Tunagrahita di rumah masing-masing dan batik ciprat yang dilaksanakan di Rumah Harapan Karangpatihan sebagai Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Tunagrahita dapat dijadikan pekerjaan bagi masyarakat Tunagrahita, dan hasil pembuatan dan pemasaran dari keset dan batik ciprat dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakat Tunagrahita, (2) Partisipasi pihak lain dalam mengatasi sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah dalam bentuk pemberian bantuan dari pihak pemerintah dan non pemerintah ialah berupa sembako, uang, barang, dan baju, (3) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita ialah keterbatasan dana dan kondisi masyarakat Tunagrahita, (4) Solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala keterbatasan dana ialah melalui kerjasama dengan pihak lain dan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan ialah melalui pelatihan pembuatan keset dan batik ciprat. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya membuat program baru agar sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan lebih meningkat serta lebih meningkatkan promosi bukan hanya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ponorogo melainkan bisa melalui pameran-pameran atau penyaluran ke toko maupun pasar atau membuat gallery yang khusus menjual produk atau hasil karya dari Masyarakat Tunagrahita, (2) Pemerintah Desa Karangpatihan hendaknya lebih meningkatkan pada keikutsertaan Masyarakat Tunagrahita dalam pembangunan desa agar mereka bisa berpartisipasi walaupun dalam lingkup kecil, (3) Bagi pihak lain hendaknya memberikan partisipasi tidak hanya dalam bentuk bantuan barang, uang saja melainkan bisa dalam bentuk fisik. ABSTRAK Anjarsari, Ratna. 2018. Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si (2) Dr. Sri Untari, M.Si. Kata Kunci : peran pemerintah daerah, sosial ekonomi, tunagrahita Peran pemerintah daerah dalam tugasnya melayani masyarakat merupakan tanggungjawab yang sangat penting ditambah lagi permasalahan yang timbul dalam masyarakat bersifat komplek, salah satunya adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi merupakan kondisi yang terkait dengan pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan. Tingkat sosial ekonomi dalam sebuah masyarakat juga berpengaruh dalam kondisi masyarakatnya salah satunya Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Tunagrahita merupakan tingkat kemampuan individual yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan normal dan membutuhkan perawatan dan dukungan dari pihak lain karena dalam kategori perkembangan mentalnya tidak sempurna. Justru masyarakat yang memiliki kekurangan tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus dari Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo melalui lembaga pemerintahan yang terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo. Penelitian yang berjudul Peran Pemerintah Daerah dalam mengatasi Sosial Ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo bertujuan mendeskripsikan (1) gambaran umum lokasi penelitian, (2) peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (3) partisipasi pihak lain dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, (4) kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita, dan (5) solusi dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala dalam mengatasi masalah Sosial Ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupten Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan di Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo dan Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo. Sumber data ialah informan, peristiwa, dan dokumen. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Tahap analisis data dengan menggunakan pendapat yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman. Keabsahan data dengan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Berdasarkan hasil analisis data tersebut, diperoleh empat hasil penelitian sebagai berikut. (1) Peran pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah melalui program yang dilaksanakan oleh Dinas terkait yakni Dinas Sosial P3A Kabupaten Ponorogo ialah Pelatihan pembuatan keset dari kain perca dan batik ciprat melalui kerjasama dengan Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita (BBRSBG) “Kartini” Temanggung Provinsi Jawa Tengah. Masalah sosial ekonomi pada penelitian ialah mengenai pekerjaan, pendidikan, dan pendapatan. Pendidikan yang diperoleh ialah berupa ilmu dan pendidikan keterampilan dengan tujuan melatih pola pikir masyarakat Tunagrahita agar dapat berkembang menjadi lebih baik selain itu pemerintah Kabupaten Ponorogo mengirim klien (masyarakat Tunagrahita) ke Unit Pelaksana Teknis ialah BBRSBG (Balai Besar Rehabilitasi Sosial Bina Grahita) “Kartini” Temanggung Jawa Tengah untuk dilakukan rehabilitasi, untuk pekerjaan ialah membuat keset yang sudah mandiri dikerjakan oleh masyarakat Tunagrahita di rumah masing-masing dan batik ciprat yang dilaksanakan di Rumah Harapan Karangpatihan sebagai Balai Latihan Kerja bagi masyarakat Tunagrahita dapat dijadikan pekerjaan bagi masyarakat Tunagrahita, dan hasil pembuatan dan pemasaran dari keset dan batik ciprat dapat dijadikan sebagai pendapatan bagi masyarakat Tunagrahita, (2) Partisipasi pihak lain dalam mengatasi sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan Kabupaten Ponorogo ialah dalam bentuk pemberian bantuan dari pihak pemerintah dan non pemerintah ialah berupa sembako, uang, barang, dan baju, (3) Kendala yang dialami pemerintah daerah dalam mengatasi masalah sosial ekonomi pada masyarakat Tunagrahita ialah keterbatasan dana dan kondisi masyarakat Tunagrahita, (4) Solusi pemerintah daerah untuk mengatasi kendala keterbatasan dana ialah melalui kerjasama dengan pihak lain dan solusi untuk mengatasi kondisi masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan ialah melalui pelatihan pembuatan keset dan batik ciprat. Saran yang diberikan oleh penulis yaitu (1) Pemerintah Kabupaten Ponorogo hendaknya membuat program baru agar sosial ekonomi pada Masyarakat Tunagrahita di Desa Karangpatihan lebih meningkat serta lebih meningkatkan promosi bukan hanya bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Ponorogo melainkan bisa melalui pameran-pameran atau penyaluran ke toko maupun pasar atau membuat gallery yang khusus menjual produk atau hasil karya dari Masyarakat Tunagrahita, (2) Pemerintah Desa Karangpatihan hendaknya lebih meningkatkan pada keikutsertaan Masyarakat Tunagrahita dalam pembangunan desa agar mereka bisa berpartisipasi walaupun dalam lingkup kecil, (3) Bagi pihak lain hendaknya memberikan partisipasi tidak hanya dalam bentuk bantuan barang, uang saja melainkan bisa dalam bentuk fisik.