Melek-lah wahai pengusaha politik

ABSTRAK Melek-lah Wahai Pengusaha Politik oleh Zulfatus Sholikah Sejak berdirinya Republik Indonesia, masalah pokok yang kita hadapi ialah bagaimana masyarakat yang pluralisme dapat meningkatkan kehidupan ekonomi di samping membina kehidupan sosial dan politik yang demokratis. Berkisar pada penyusunan suatu sistem politik, dimana kepemimpinan cukup kuat untuk melaksanakan nation building, dengan partisipasi rakyat seraya menghindari timbulnya diktator yang bersifat perorangan, partai maupun militer. Sejak orde lama hingga sekarang, telah berlangsung hubungan antara Pengusaha dengan dunia politik bukanlah menjadi suatu relasi yang baru di negeri ini. Latar belakang masuknya pengusaha yang terjun ke ranah politik dapat dilihat dari profil singkat beberapa pengusaha yang mengisi jabatan dalam struktur kepengurusan partai dan menjadi anggota legislatif di DPRD. Bagi mereka yang bisa menempatkan diri (profesional) terhadap perannya (pengusaha/politikus) bukan menjadi sorotan penulis. Karena dalam ranah politik tentu mereka fokus pada peran di ranah politik. Pengusaha yang menjadi sorotan penulis ialah pihak pengusaha yang kurang bisa menempatkan dirinya dalam ranah politik sehingga melibatkan bentuk bisnis yang sedang dijalani. Pandangan masyarakat pun berbeda ketika mendengar bahwa partai politik (x) telah dikuasai beberapa pengusaha. Partai politik memainkan perannya sebagai penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah. Selain itu, juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan demikian, perlulah kita melek-kan politik yang sesungguhnya dan mengembalikan ke tujuan awal atas apa yang menjadi fungsi dan peran yang kita miliki yaitu sebagai partisipan politik sejati. Seyogyanya, kita dapat menghapus anggapan masyarakat terhadap anggota partai politik yang cenderung dilatarbelakangi oleh motif ekonomi, yaitu untuk menyelematkan dan mengembangkan kepentingan bisnis mereka. Dengan adanya melek politik ini, semoga dapat mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap apa yang di amanahkan pada mereka. Abstract When indonesian existed in the world, the main problem which faced is how to increase percapita people of pluralism in other hand they develop social and politic of democrative. Around on arranging a system of politic when the laeder is being quite strong to do nation building with citizen participation to avoid a dictator in according with personal, party or militer. When old orde goverment to now, indonesian have happened relationship between entrepreneur and politic. It’s not a new relationship in the state. We can see a profile of entrepenur whom become politicus filled position in stucture of party treatment and became legislative participate in DPRD. Politicus can be a profesional is no writter target because they focus on their figure in politic. Writer target is that entrepenur can’t become a profesional entrepenur. They can’t dissaciate between entrepenur and politic. Sometimes they involve their business with their politic to get some benefit. Society have different opinion when they listen that the entrepenur getting of best of some offices. Politic party start their figure as connection between who comman and certain be commened. In addition, it also have to function to tall and overspread goverment planning or foreign. So, we must certain that the real politic have a aim objective about the function and figure is that as true politic participate. obviously, we can disappear society opinion to politic party which have causes by economic is that to rescue and develop their importance business. With this resolution, the writter hopes that it can be bringing back the trusty of society to the real function of politic party. Kata Kunci : Politik-Pengusaha Pendahuluan Berdasarkan observasi penulis tentang adanya beberapa hal yang menyimpang dengan tujuan partai politik, mayoritas masyarakat memiliki anggapan negatif pada partai politik. Dengan adanya karya ilmiah ini, diharapkan dapat mengembalikan fungsi dan peran partai poliik yang sesuai. Isi Menurut sigmund neumann dalam bukunya, yang berjudul Modern political parties, mengemukakan definisi partai politik, sebagai berikut: Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongan lain yang mempunyai pandangan berbeda. Partai politik sebagai jembatan pihak yang memerintah dengan pihak yang diperintah. Selain itu juga berfungsi memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Berdasarkan berita yang di muat pada Jakarta, Pemilu.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) mengatakan, kini banyak pengusaha menguasai partai politik. Bahkan, hampir setiap partai politik ada pengusaha. "Banyak, bahkan setiap partai," kata Koordinator Advokasi Fitra Apung Widadi, di Jakarta, Kamis (12/3). Menurut Agung, keberadaan pengusaha di dalam partai politik akan menyandera kebijakan publik. Bahkan, mereka akan menyandera anggaran untuk kelompoknya. Seperti yang dikatakan politikus Golkar, Indra Jaya Piliang, “Bisa membiyai politik sendiri itu klop dengan demokrasi. Sebelum terjun ke politik, harus mapan dulu secara finansial.” Tanpa maksud sedikitpun meragukan dan mengecilkan kesempatan bagi yang belum mapan, pendapat yang dikemukan Indra J Piliang diatas benarlah adanya. “Jika tidak, maka bisa menggunakan jabatannya untuk melakukan tindak pidana korupsi,” tandasnya. Tentu hal tersebut sangat merugikan kesejahteraan rakyat dan pihak pengusaha cenderung diuntungkan. Anggapan buruk pun banyak meracuni pikiran rakyat kecil mengenai kebijakan ini. Terlebih di Indonesia tidak sedikit warganya yang membenci politik karena memandang bahwa politik hanya di jadikan sarana merauk keuntungan bagi kalangan tertentu yang sama sekali tidak tersentuh oleh orang-orang kecil (warga biasa dengan tingkat ekonomi di bawah rata-rata). Mereka harus memiliki niat yang ikhlas dalam memperjuangkan dan menyejahterakan Bangsa Indonesia bukan lebih mementingkan kepentingan pribadinya. Jadi bagi yang hendak mendirikan partai politik sesungguhnya tetap memegang teguh komitmen yang akan di terapkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2002 tentang Partai Politik Pada Pasal 1 Ayat 2 yaitu disebutkan partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk sekelompok warga negara Republik Indonesia secara suka rela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum. Tujuan awal dibentuknya partai politik menurut Undang-undang No.2 tahun 2008 tentang partai politik, diantaranya : mewujudkan cita-cita nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. meningkatkan partisipasi politik anggota dan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan kegiatan politik dan pemerintahan membangun etika dan budaya politik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun beberapa solusi dalam peran warga sebagai partisipan politik yang baik yaitu membentuk bahkan ikut serta dalam kepentingan kelompok, yaitu lobby dan Contacting yang mana merupakan upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, peran masyarakat yang selektif dalam memilih pemimpin yang tepat, tidak semata-mata karena kekayaan atau kepemilikan pemimpin, reformasi demokratisasi partai politik untuk menuju perubahan politik yang lebih baik. Dengan demikian kebijakan pemerintah akan sesuai dengan kondisi rakyat. Demokratisasi partai dalam pengertian rotasi kepemimpinan yang ajek, pemahaman partai politik akan agenda dan aspirasi maupun kesadaran akan dinamika sosial yang bergerak dan membutuhkan tanggapan yang sigap terhadapnya. Seperti diutarakan oleh Subrata Kumar Mitra (1994) dalam Party Organization and Policy Making in a Changing Environment: The Indian National Congress jauh-jauh hari sebelumnya bahwa kelambanan pergerakan Partai Kongres India dalam konstelasi politik disebabkan kekuatan dominan konservatif di dalam partai (karena disebabkan oleh kepentingan politik yang cenderung elitis, maupun hambatan-hambatan organisasional) tidak mampu menangani isu-isu keadilan sosial dan operasi politik secara tepat dan terukur. Apabila kita refleksikan kasus di atas, problem yang dialami Partai Kongres India di atas juga tengah dialami sebagian besar partai-partai di Indonesia. Secara umum partai-partai di Indonesia mengalami persoalan besar terkait problem demokratisasi partai, terutama sehubungan dengan problem rotasi dan rekrutmen kepemimpinan maupun mekanisme keterlibatan kader dalam pengambilan kebijakan. Proses kandidasi mulai dari pemilihan ketua umum yang murni karena visi misi, bukan karena ada money politic. Simpulan Pandangan mengenai partai politik memang tidak semuanya buruk, akan tetapi adanya beberapa kasus yang menyimpang dengan tujuan partai politik, mengakibatkan mayoritas masyarakat men-generalisasi-kan bahwa partai politik identik dengan keegoisan atas kepentingan pribadi maupun kelompoknya. Berdasarkan diskusi HKN offering C Universitas Negeri Malang pada tanggal 26 Maret 2015 pada mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia, penulis telah menampung suara mahasiswa tentang adanya keterlibatan pengusaha ke ranah politik. Mereka berpendapat bahwa memang sekarang pihak partai politik telah dikuasai para pengusaha sehingga banyak usulan/aspirasi rakyat tidak tertampung karena kebijakan pemerintah terpacu pada untung/ruginya bisnis pengusaha tersebut. Tentu itu suatu keputusan yang kurang bijak. Seharusnya seorang figur politik dapat mengemban amanah dengan baik untuk kebaikan bersama, bukan semata-mata kebaikan untuk dirinya. Perlu kita ketahui, bahwasa-nya tidak semua pengusaha yang berperan ganda sebagai politikus memiliki latar belakang seperti itu. Dengan adanya solusi yang telah di paparkan diatas, semoga dapat menjadi inspirasi bangsa untuk membangunkan warga negara Indonesia untuk melek politik sehingga cita-cita bangsa yang selama ini di cita-citakan tidak hanya sebagai cita-cita, melainkan sebuah peristiwa yang nyata dan bersahaja bagi Nusa dan Bangsa. Daftar Rujukan Achmad.2014.Ini Bahaya Jika Pengusaha Kuasai Parpol.Jakarta:PEMILU.COM.(online) diakses pada tanggal 18 Maret 2015. Sanit, Arbi.1985.Perwakilan Politik Di Indonesia.Jakarta:CV Rajawali. Suprihanto, Dodi.2010.Pengusaha dan Politik : Keterlibatan Pengusaha dalam Dunia Politik di Sumatera Barat 1999 – 2009. other thesis, Fakultas Sastra.(online) diakses pada tanggal 16 april 2015