PENGELOLAAN TANAH BENGKOK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI DESA KROWE KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN

ABSTRAK: Tanah bengkok dalam sistem agraria di Pulau Jawa adalah lahan garapan milik desa. Tanah bengkok tidak dapat diperjual belikan tanpa persetujuan seluruh warga desa namun boleh disewakan oleh mereka yang diberi hak mengelolanya. Menurut penggunaannya, tanah bengkok dibagi menjadi tiga kelompok yaitu tanah lungguh, menjadi hak pamong desa untuk menggarapnya sebagai kompensasi gaji yang tidak mereka terima. Tanah kas desa, dikelola oleh pamong desa aktif untuk mendanai pembangunan infrastruktur atau keperluan desa. Tanah pengarem-arem, menjadi hak pamong desa yang pensiun untuk digarap sebagai jaminan hari tua. Apabila ia meninggal tanah ini dikembalikan pengelolaanya kepada pihak desa. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskripsi, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Pengumpulam data tersebut dilakukan dengan metode yaitu: observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mengecek data yang diperoleh dari lapangan, reduksi data, analisis data dan penyimpulan. Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan cara pengamatan, peningkatan ketekunan, dan triangulasi. Adapun hasil penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut. Pertama sejarah tanah bengkok di desa Krowe adalah hak asal-usul yang melekat pada kepala desa dan perangkat desa. Kedua pengelolaan tanah bengkok di desa Krowe dilakukan dengan dua cara yaitu dikelola sendiri dan disewakan. Jika tanah bengkok dikelola sendiri maka hasilnya miliknya sendiri, sedangkan tanah bengkok disewakan, maka hasil dari tanah bengkok dibagi dua dengan si penyewa. Ketiga dampak dari pengelolaan tanah bengkok bagi kepala desan dan perangkat desa adalah dengan adanyan gaji pokok, tunjangan setiap bulan, dan pengehsilan dari tanah bengkok, kebutuhan kepala desa dan perangakat desa dapat terpenuhi. Saran yang diberikan oleh peneliti setelah melakukan penelitian ini antara lain. Dalam mengelola tanah bengkok sebaiknya dikelola sendiri agar menghasilkan hasil yang maksimal. Menurut Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa tanah tanah bengkok yang selama ini digunakan untuk kompensasi/gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa harus dikembalikan kepada desa sebagai aset desa, sebaiknya tanah bengkok dikembalikan ke desa sebagai tanah kas desa. Jika kepala desa dan perangkat desa ingin mempunyai gaji tambahan bisa menyewa tanah bengkok tersebut dengan sistem bagi hasil. Hasil dari sewa tersebut di masukkan ke dalam kas desa. Kata kunci: Penggelolaan, Tanah Bengkok, Kesejahteraan, Kepala Desa, Perangkat Desa, Desa Krow