PERAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA MALANG DALAM UPAYA MENGURANGI KASUS SENGKETA KONSUMEN

ABSTRAK Widyoningratri, Fahmi. 2017. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dalam Upaya Mengurangi Kasus Sengketa Konsumen. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing (I) Prof. Dr. H. Suko Wiyono, S.H., M.Hum. (II) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H. Kata Kunci: Kasus Sengketa Konsumen, Badan Penyelesaian Sengketa KonsumenPersaingan usaha yang ketat dan pesatnya arus modernisasi sangat memungkinkan bagi pelaku usaha untuk melakukan kecurangan agar mendapatkan keuntungan yang besar. Pelaku usaha menarik minat konsumen dengan berlomba-lomba membuat iklan, promosi dan penawaran-penawaran menarik yang dapat membuat konsumen berminat untuk menggunakan produk mereka. Rendahnya pengetahuan konsumen seringkali mereka menjadi korban dari kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Oleh karena itu perlu upaya pemerintah untuk meningkatkan upaya perlindungan terhadap konsumen dengan dibentuknya Undang-udang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Undang-undang tersebut disahkan tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku efektif sejak tanggal 20 April 2000. Dibentuknya UUPK dilatarbelakangi oleh kasus-kasus sengketa konsumen. Selain itu untuk melindungi permasalahan konsumen, UUPK membentuk suatu badan dalam hukum perlidungan konsumen, yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).Penelitian ini dilaksanakan bertujuan (1) menjelaskan tugas dan peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Malang, (2) menjelaskan faktor pendukung dan penghambat penyelesaian kasus sengketa konsumen, (3) menjelaskan solusi yangdiambil Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang dalam upaya mengurangi kasus sengketa konsumen. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang di Jalan Aries Munandar Nomor 26, Kota Malang.Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelaah studi literatur, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) tugas dan peran BPSK Kota Malang adalah menyelesaikan kasus sengketa konsumen dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa konsiliase, mediasi ataupun arbitrase dengan mudah, murah dan cepat dengan maksud mengurangi kasus agar tidak menumpuk di pengadilan, (2) faktor pendukung terselesainya kasus adalah adanya kerja sama dan kesepakatan antara pihak teradu dengan pengadu saat proses pra sidang, sidang penyelesaian sampai dengan putusan sidang, dengan peran majelis yang mumpuni di bidang perlindungan konsumen sebagai penyelesai kasus sengketa. Sedangkan faktor yang menghambat terselesainya kasus sengketa konsumen adalah ketidaklengkapan alat bukti dan dokumen persyaratan yang dibawa oleh pengadu sehingga menyebabkan proses penyelesaian menjadi lama, (3) Solusi yang Diambil BPSK Kota Malang dalam Upaya Mengurangi Kasus Sengketa Konsumen adalah dengan mengadakan sosialisasi tentang Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen termasuk memperkenalkan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen dengan tujuan agar masyarakat konsumen maupun pelaku usaha sadar dengan hak dan kewajibannya. Merujuk pada hasil penelitian ini saran yang dapat diberikan antara lain: (1) Sebaiknya upaya sosialisasi Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terus ditingkatkan, (2) Sebaiknya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Malang meningkatkan kerja sama dengan badan perlindungan konsumen lain untuk meningkatkan program-progam yang dapat mengedukasi konsumen dan pelaku usaha, (3) Sebaiknya pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah meningkatkan dana alokasi tambahan untuk keperluan operasional BPSK Kota Malang sehingga BPSK Kota Malang dapat bekerja secara maksimal, (4) Sebaiknya BPSK Kota Malang meningkatkan perekrutan anggota yang mumpuni di bidang alternatif penyelesaian sengketa dan perlindungan konsumen, (5) Diharapkan masyarakat Kota Malang dapat lebih aktif dalam menanggapi persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bidang perlindungan konsumen