TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) (STUDI KASUS DI DESA PUCANGSARI, KECAMATAN PURWOSARI, KABUPATEN PASURUAN)

ABSTRAK Prasetyo, Mochammad Erwin. 2017. Transparansi pengelolaan alokasi dana desa (ADD) (Studi Kasus di Desa Pucangsari, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan. Skripsi, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (1) Dr. Nuruddin Hady, S.H., M.H., (2) Dr. Mohammad Yudhi, S.H. M. Hum. Kata Kunci: Transparansi, Pengelolaan, Alokasi Dana Desa (ADD).Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata pemenuhan Otonomi Desa, agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, demokratisasi, serta pemberdayaan masyarakat. Sedangkan maksud pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai bantuan stimulan atau dana perangsang untuk mendorong dalam membiayai program pemerintahan desa yang ditunjang dengan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan beberapa hal yaitu: (1) mekanisme penentuan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), (2) transparansi penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (3) kendala yang dihadapi dalam penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), (4) pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).Berdasarkan dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Mekanisme penentuan Alokasi Dana Desa melibatkan semua elemen masyarakat, dan tahapannya dimulai dari lingkup yang terkecil yaitu RT/RW, kemudian Musdus, Musdes, dan Musrenbangdes, (2) Program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Pucangsari, Kecamatan Purowosari, Kabupaten Pasuruan terdiri dari 4 (empat) program, antara lain yaitu: (a) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, (b) Program Pelaksanaan Pembangunan, (c) Program Pembinaan Kemasyarakatan, (d) Program Pemberdayaan Masyarakat. Pelaksanaan program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) menemui beberapa kendala, diantaranya: Kurangnya partisipasi masyarakat, pendamping desa yang kurang kompeten, keterlambatan pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD), Tidak adanya staff di bidang pembangunan, sosisalisasi yang kurang dari pemerintah desa, kendala dalam pelaksanaan kegiatan operasional Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dalam hal pengawasan, semua elemen masyarakat berperan dalam mengawasi jalannya penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan hasil penelitian dapat disarankan beberapa hal yaitu: (1) Hendaknya sosialisasi lebih diperluas dan mengenai anggaran agar diberikan papan pengumuman bukan hanya di Balai Desa, tapi di setiap dusunataupun jika perlu setiap RT/RW, (2) Perlu peningkatan dalam profesionalitas dan partisipasi seluruh aparatur desa dalam segala kegiatan pengalokasian Dana Desa, (3) Untuk masyarakat, agar meningkatkan kesadaran untuk peduli terhadap lingkungan dan program-program Alokasi Dana Desa