Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional

ABSTRAK Prasetyo, Herlan. 2016. Konsep Poros Maritim sebagai Paradigma Baru dalam Pembangunan Nasional. Skripsi, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Malang. Pembimbing: (I) Dr. Nur Wahyu Rochmadi, M.Pd., M.Si., (II) Hj. Yuniastuti, S.H., M.Pd. Kata Kunci: konsep poros maritim, implementasi, pembangunan nasional. Konsep poros maritim yang dibentuk Presiden Jokowi dimaksudkan untuk mengoptimalkan seluruh potensi di wilayah laut Indonesia. Beragamnya potensi laut Indonesia yang berupa sumberdaya perikanan, sumberdaya minyak dan gas bumi, pariwisata bahari, industri dan jasa maritim, serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dapat menghasilkan nilai ekonomi yang sangat tinggi apabila dikelola dengan maksimal. Tindakan melawan hukum yang banyak terjadi di laut Indonesia, seperti pencurian ikan, lamanya waktu bongkar muat di pelabuhan, dan pelanggaran wilayah perbatasan oleh negara tetangga adalah fakta, bahwa masih terdapat permasalahan dalam pengelolaan wilayah laut Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mendeskripsikan makna konsep poros maritim. Kedua, mendeskripsikan tentang implementasi konsep poros maritim. Ketiga, adalah mendeskripsikan tentang tantangan implementasi konsep poros maritim. Untuk mencapai tujuan tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan empat metode analisis yaitu: komparasi, kompilasi, deduktif, dan induktif. Analisis data dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan kepustakaan, melalui studi pustaka terkait sumber bacaan berupa buku-buku, dokumen perundang-undangan, penyajian rangkuman data (reduksi) dan penarikan kesimpulan (verifikasi). Untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh, peneliti melakukan pengecekan data dengan ketekunan pengamatan dan uraian rinci. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, konsep poros maritim merupakan pemahaman tentang wilayah maritim Indonesia seluas 6 juta km2, garis pantai sepanjang 95.181 km, dan memiliki beragam jenis sumberdaya alam di lautan. Oleh karena itu, sangat tepat apabila pembangunan nasional diarahkan pada pemanfaatan seluruh potensi di wilayah maritim Indonesia. Kedua, implementasikan ke dalam empat bidang pembangunan nasional secara berkesinambungan. Bidang politik, ada kebijakan pembentukan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Sumberdaya dan pembentukan Satuan Tugas Pemberantasan Illegal Fishing. Bidang ekonomi, ada kebijakan Tol Laut, dengan pengembangan kapal-kapal nelayan, pembangunan dan pengembangan pelabuhan, pembangunan Pusat Logistik Berikat (PLB), pengembangan industri galangan kapal. Kemudian ada kebijakan investasi asing industri perikanan dan kebijakan percepatan waktu bongkar muat (dwelling time) di pelabuhan, dengan memperbanyak jalur hijau barang, meningkatkan biaya denda, kereta api pelabuhan, meningkatkan sistem teknologi informasi, penambahan kapasitas crane (alat derek), dan penyederhanaan peraturan perizinan, serta pemberantasan mafia di pelabuhan. Bidang sosial budaya ada kebijakan pengembangan pariwisata bahari dan pengembangan pendidikan maritim. Bidang pertahanan dan keamanan (hankam) ada kebijakan pembentukan Badan Keamanan Laut (Bakamla), pengembangan alutsista TNI Angkatan Laut, dan pengembangan alutsista TNI Angkatan Udara. Ketiga, tantangan implementasi konsep poros maritim terdiri dari sistem teknologi dan informasi, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan kondisi maritim Indonesia. Saran yang diberikan peneliti kepada pemerintah, yaitu (1) agar konsep poros maritim yang dibentuk oleh Presiden Jokowi benar-benar menjadi efektif dan efisien dalam rangka pembangunan nasional, sebaiknya kebijakan yang telah dibuat dapat diimplementasikan secara komprehensif. (2) tantangan implementasi konsep poros maritim, berupa pengembangan sistem teknologi dan informasi, sarana dan prasarana, sumberdaya manusia, dan kondisi maritim Indonesia sebaiknya terus dikembangkan agar dapat berfungsi optimal dalam mengelola wilayah laut Indonesia. Saran terakhir, bagi peneliti sejenis diharapkan untuk menyempurnakan dan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai perkembangan pelaksanaan dari konsep poros maritim berikutnya, kemudian gagasan apa yang mungkin bisa diberikan bagi pengembangan kemaritiman nasional dimasa yang akan datang.