Dengan berlakunya Undang-Undang No 28 Tahun 2009 maka status PBB resmi beralih dari pajak pusat menjadi pajak daerah, maka Pemerinah Daerah berupaya meningkatkan penerimaan PBB P-2 dengan jalan menerapkan pelayanan prima bagi seluruh wajib pajak.Pelayanan prima yang diterapkan meliputi jenis-jenis pelayanan apa saja yang bisa dilayani di kantor pelayanan pajak Kabupaten Malang. Dan tentunya pelayanan yang dilakuakan harus sesuaiSOP yang telah ditentukan.Adapun tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menerapkan pelayanan bagi masyarakat wajib pajak yang sesuai dengan SOP. Dengan pelayanan terbaik maka diharapkan tercipta masyarakat patuh pajak, sehingga bila masyarakat patuh pajak sudah semestinya penerimaan PBB P-2 akan meningk...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang n...
Di Indonesia, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kebanyakan Oleh Masyarakat Telah Dibayarka...
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengel...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengandung ...
Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ...
Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan ...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang sangat potensial bagi ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Persiapan Pemungutan Pajak Bum...
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengama...
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) m...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Pajak daerah merupakan salah satu unsur penerimaan yang penting dalam rangka menunjang pembiayaan pe...
Penelitian ini mengkaji hambatan-hambatan yuridis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan P...
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Pusat yang dilimpahkan kepada P...
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan penetapan Und...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang n...
Di Indonesia, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kebanyakan Oleh Masyarakat Telah Dibayarka...
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengel...
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengandung ...
Merujuk pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) ...
Kepatuhan wajib pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk pembangunan nasional yang bertujuan ...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan pajak yang sangat potensial bagi ...
Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai masalah Upaya Persiapan Pemungutan Pajak Bum...
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang antara lain mengama...
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) m...
Sebagai salah satu sumber utama pendapatan daerah maka Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) mempunyai peran...
Pajak daerah merupakan salah satu unsur penerimaan yang penting dalam rangka menunjang pembiayaan pe...
Penelitian ini mengkaji hambatan-hambatan yuridis pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan P...
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan jenis pajak Pusat yang dilimpahkan kepada P...
Salah satu kebijakan pemerintah untuk memperkuat pendapatan asli daerah adalah dengan penetapan Und...
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang n...
Di Indonesia, Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Perkotaan Kebanyakan Oleh Masyarakat Telah Dibayarka...
Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengel...