EFEKTIFITAS PEMUNGUTAN DAN REALISASI PAJAK RESTORAN DALAM MENUNJANG RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN ASLI DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN DI KECAMATAN TUMPANG KABUPATEN MALANG

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran, berapa besar kontribusi pajak restoran terhadap hasil penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), hambatan/kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak restoran dan cara penyelesaiannya pada UPTD Pendapatan Tumpang khususnya di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Analisa data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yang mengacu pada analisis data yang dikemukakan oleh Arikunto (2002:213) bahwa analisis data model interaktif dapat diringkas menjadi 4 (empat) alur kegiatan, yaitu: pengumpulan data (data collective), pengurangan data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (data verification).rnDari hasil analisis dapat diketahui bahwa sistem dan prosedur pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendapatan Tumpang Kabupaten Malang sudah efektif sehingga mampu mencapai target penerimaan pajak restoran secara optimal. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan Asli Daerah sudah bagus dengan prosentase tahun 2012 RAP 2,57% realisasi 2,64% dan tahun 2013 RAP 2,76% realisasi 2,93%. Dalam dua tahun berturut-turut pajak restoran terealisasi melebihi dari rencana anggaran pendapatan yang telah direncanakan. Hambatan/kendala yang dihadapi di antaranya: (1) keterbatasan tenaga untuk menjangkau wilayah yang sangat luas, (2) masih kurang mengertinya wajib pajak khususnya wajib pajak restoran tentang kewajibannya, (3) penggunaan tarif pajak yang tidak sesuai dengan perkembangan, dan (4) adanya perubahan obyek pajak di wilayah Kecamatan Tumpang yang bersifat insidentil. Cara mengatasi kendala/hambatan di antaranya: (1) pendataan obyek pajak baik permanen maupun yang musiman (insidentil), (2) memberikan penyuluhan terhadap masyarakat (wajib pajak) tentang pentingnya dalam membayar pajak, (3) adanya perubahan tarif pajak sesuai dengan perkembangan, memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis terhadap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, dan (4) bekerjasama dengan SKPD lain (satpol PP) dalam melakukan penertiban terhadap restoran yang belum terbayar pajaknya.70 hlm, 29 c