KEBIJAKAN PEMERINTAH MENSINERGIKAN SEKTOR SWADAYA MASYARAKAT (UMKM) DAN SEKTOR KORPORASI DALAM RANGKA MEMBANGUN EKOSISTEM INDUSTRI KREATIF UNTUK PERTUMBUHAN DAN PEMBANGUNAN YANG BERBASIS LINGKUNGAN

Mensejahterakan kehidupan bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia adalah salah satu tujuan dari keberadaan Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kesejahteraan dapat dicapai dengan dilakukannya pembangunan, khususnya pembangunan dalam bidang ekonomi. Indonesia adalah negara yang kaya, dimana hampir setiap daerah memiliki kekayaan alam yang khas yang digunakan oleh penduduk setempat untuk berusaha. Salah satunya seperti kerajinan perak di Yogyakarta, kerajinan ukiran kayu di Jepara dan banyak daerah lainnya. Namun disayangkan, usaha yang dilakukan oleh penduduk sekitar masih dalam sekala kecli. Hal ini terjadi karena pelaku UMKM masih kekurangan modal dan sulit untuk melakukan hubungan dengan sektor korporasi untuk beker jasama dengan korporasi yang telah memiliki modal lebih besar dan pangsa pasar yang lebih luas. Keadaan seperti ini sangat disayangkan karena UMKM memiliki potensi yang sangat besar dalam menopang perekonomian Indonesia namun saat ini masih belum berkembang karena belum terdapat sinergi diantara sektor swadaya masyarakat (UMKM) dan sektor korporasi. Untuk menunjang perkembangan sektor UMKM inilah diperlukan kebijakan pemerintah yang tepat agar UMKM dapat berkembang dengan baik. Selain hal diatas, hal yang patut disayangkan adalah bahwa seringkali usaha yang dilakukan oleh pengusaha daerah yang bersekala kecil atau Usaha Menengah, Kecil dan Mikro(UMKM) seringkali tidak memperhatikan aspek lingkungan, sehingga produksi yang mereka hasilkan seringkali merusak lingkungan sekitar mereka. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintah dan juga khlayak umum maupun korporasi mengenai keberadaan UMKM yang ternyata memiliki potensi yang luar besar bagi perekonomian Indoensia, namun belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik, baik itu oleh pemerintah maupun swasta. Dengan adanya penelitian ini diharapkan sektor UMKM yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik akan diperhatikan oleh pemerintah ataupun pihak swasta, sehingga terjadi perkembangan yang baik di UMKM. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan data hukum kepustakaan, yang bertujuan untuk menemukan kebenaran melauli cara berpikir deduktif. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menggambarkan secara menyeluruh apa itu UMKM, dan langkah-langkah yang harus dilakukan agar UMKM yang belum berkembang dapat berkembang dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah agar pelaku usaha, pemerintah dapat memperoleh informasi yang jelas mengenai UMKM, peluang untuk menjalin kerjasama dan langkah-langkah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UMKM di Indnoesia.Kata kunci : UMKM, Korporasi, dan Kebijakan Pemerinta