Sikap Politik DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Wacana Suksesi Kepemimpinan di Kraton Yogyakarta

Pasca pengesahkan Peraturan Daerah Istimewa Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta oleh DPRD, memicu sebuah persoalan. Pasal 18 huruf m terkait syarat yang harus dipenuhi oleh Calon Gubernur dan Wakil Gubernur adalah harus menyerahkan salah satunya Daftar Riwayat Hidup Istri. Dengan ini berarti, secara tersirat calon Gubernur DIY adalah harus seorang laki-laki. Keraton Yogyakarta langsung merespon dengan mengeluarkan Dhawuh Raja serta mengangkat Puteri pertama Sultan Hamengku Buwono X sebagai Puteri Mahkota Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Pengangkatan tersebut dianggap bertentangan dengan paugeran Kraton dan Perdais No. 2 Tahun 2015 terkait Tatacara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pandangan politik Anggota DPRD DIY terhadap wacana suksesi di Kraton Yogyakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, dengan melakukan wawancara pada pimpinan fraksi di DPRD DIY. Hasil penelitian menunjukkan bahwa padangan politik fraksi di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta terbagi menjadi tiga dalam memandang regulasi tersebut, menyetujui suksesi, menolak suksesi, dan Perdais, dan pandangan abstain terhadap wacana suksesi. Kesimpulannya adalah, tujuh fraksi yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta, mempunyai penafsiran masing–masing terhadap UUK dan Perdais, hal ini akan menilbulkan persoalan, ketika melakukan pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur dalam mekanisme politik yang ada di DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta.After the ratification of the Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for Filling in the Position of the Governor and Deputy Governor of the Special Region of Yogyakarta by the DPRD triggered a problem. Article 18 letter m related to the conditions that must be fulfilled by the candidates for Governor and Deputy Governor are that they must submit the curriculum vitae of their wife. By this, it is implied that the candidate for Governor of DIY must be a man. The Yogyakarta Palace responded immediately by issuing Dhawuh Raja and appointed Sultan Hamengku Buwono X's first Princess as the Crown Princess of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. The appointment was considered to be in contradiction with the court palace and Special Region Regulation No. 2 of 2015 concerning Procedures for the Election of Governors and Deputy Governors. The purpose of this study was to determine the political views of the members of the Yogyakarta Special Region Parliament on the succession discourse in the Sultan's Palace. The research method used was a descriptive qualitative research method, by conducting interviews with the leaders of the factions in the Yogyakarta Special Region Parliament. The results showed that the political views of the factions in the DPRD the Special Region of Yogyakarta were divided into three in viewing the regulation, approving succession, rejecting succession, and Perdais, and abstaining from the discourse of succession. The conclusion is that the seven factions in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta have their respective interpretations of the UUK and Special Region Regulation, this will cause problems, when filling the positions of the governor and deputy governor in the political mechanism in the DPRD of the Special Region of Yogyakarta.