Partisipasi Masyarakat Adat dalam Konservasi Sumberdaya Hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar

Abstract: This study aimed to determine the level of indigenous peoples participation in the conservation of forest resources in Kecamatan Kota Jantho, Aceh Besar district. The qualitative supported by simple quantitative method was used in the research. The qualitative and multiple regression analysis was used to assess the level of peoples participation. The results showed that the level of local indigenous peoples was relatively low at 53%. This condition was not caused by their carelessness in preserving the forest resources, but due to various factors including age, education, occupation, income, experience (the duration of being a farmer), the intensity of extension, perception, motivation, incentives, and traditional institutions. The intervention that needed to improve the conservation of forest resources is strengthening and revitalizing the function of the existing traditional institutions. The government has to be as facilitator for implementation of conservation activities of forest resources. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat adat dalam konservasi sumberdaya hutan di Kecamatan Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dan didukung dengan metode kuantitatif sederhana. Untuk menguji tingkat partisipasi menggunakan analisa statistik regresi ganda dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa tingkat partisipasi masyarakat adat tergolong rendah sebesar 53 %. Kondisi ini disebabkan bukan karena ketidak- pedulian mereka dalam melestarikan sumberdaya hutan, akan tetapi karena berbagai factor, diantaranya adalah faktor umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, pengalaman (lamanya menjadi petani), intensitas penyuluhan, persepsi, motivasi, insentif, lembaga adat. Adapun langkah yang perlu dilakukan dalam meningkatkan konservasi sumberdaya hutan adalah perlu adanya penguatan dan revitalisasi fungsi lembaga adat yang telah ada. Pemerintah perlu menjadi fasilitator bagi terselenggaranya kegiatan konservasi sumberdaya hutan berbasis kearifan tradisional