TINJAUAN TERHADAP SEMA RI NOMOR 7 TAHUN 2014 TERKAIT HASIL PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013 TENTANG PENGAJUAN PERMOHONAN PENINJAUAN KEMBALI

ABSTRAKSIPenelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui apakah SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 dapat mengesampingkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XI/2013, dan untuk mengetahui dasar maupun pertimbangan hukum penerbitan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014, sejalan ataukah tidak dengan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, serta bagaimana seharusnya upaya Peninjauan Kembali diterapkan dalam hal perkembangan zaman yang terus berkembang khususnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif sehingga data yang dikumpulkan hanya sesuai dengan studi kepustakaan saja. Data yang diperoleh kemudian disusun dan dianalisa setelah itu menghubungkannya dengan teori, asas, dan kaidah hukum untuk dapat menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 hanya merupakan peraturan kebijakan yang tidak harus mengikat jajaran dibawah Mahkamah Agung. Surat Edaran ini juga tidak ditemukan dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi merupakan produk hukum yang setara dengan Undang-Undang, bersifat final dan Mengikat yang wajib ditaati oleh semua lembaga negara di Indonesia. Serta masuk dalam hierarki Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Kontroversi terbitnya SEMA RI Nomor 7 Tahun 2014 semestinya dievaluasi oleh Mahkamah Agung.Kata kunci: Keadilan dan Kepastian Hukum, Norma Peninjauan Kembali (PK