Analisa Penetapan Batas Pengelolaan Laut Dan Bagi Hasil Kelautan Antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan Dan Sampang

Batas laut memiliki arti penting bagi pemerintah kabupaten/ kota dan pemerintah provinsi yang memiliki wilayah laut terkait dengan penyelenggaraan otonomi daerah. Batas laut yang jelas akan mengoptimalkan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya alam yang ada dan menghindari terjadinya konflik perbatasan. Penetapan batas laut diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan pengelolaan laut dan bagi hasil kelautan. Penelitian ini ditujukan untuk menentukan batas pengelolaan laut (berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004) dan batas bagi hasil kelautan (berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014) antara Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan dan Sampang terkait keberadaan tanah oloran. Tanah oloran terletak di perbatasan Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo yang saat ini sedang menjadi sengketa batas wilayah dan perebutan hak milik oleh kedua kabupaten/ kota tersebut. Karena tanah oloran yang mengarah ke utara atau ke wilayah laut Kota Surabaya. Dalam penelitian ini terdapat 2 alternatif yaitu, penarikan garis batas jika tanah oloran masuk daerah Kota Surabaya dan penarikan garis batas jika tanah oloran masuk daerah Kabupaten Sidoarjo. v Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa klaim kepemilikan tanah oloran hanya berdampak pada batas pengelolaan laut antara Surabaya dan Sidoarjo dengan luas laut yang saling bertampalan sebesar 419 ha dan batas bagi hasil kelautan dengan luas laut yang saling bertampalan sebesar 2.258 ha. Selisih luas pengelolaan laut dan bagi hasil kelautan pada alternatif tanah oloran masuk daerah Kota Surabaya, maka Kota Surabaya berkurang 2.499 ha, Kabupaten Sidoarjo bertambah 298 ha, Bangkalan berkurang 2.062 ha dan Sampang bertambah 367 ha pada lokasi penelitian. Sedangkan pada alternatif tanah oloran masuk daerah Kabupaten Sidoarjo, maka Kota Surabaya berkurang 4.291 ha, Kabupaten Sidoarjo bertambah 2.681 ha, Bangkalan berkurang 2.062 ha dan Sampang bertambah 367 ha pada lokasi penelitian. ===========================================================================================Maritime boundary has an important meaning for district/city and provincial governments who have maritime area about implementation of regional autonomy. A clear maritime boundary may optimize government to manage the natural resources and keep off conflict in region boundary. Determination of maritime boundary is needed to avoid overlapping of maritime management and income sharing. This research aimed to determine maritime management boundary (on regulation UU No. 32 Tahun 2004) and maritime income sharing boundary (on regulation UU No. 23 Tahun 2014) between Surabaya city, Sidoarjo, Bangkalan and Sampang district related to the existance of Tanah Oloran. Tanah Oloran or land accretion is located on the border between Surabaya city and Sidoarjo district. At this time, it is being border issue and seizure of property by two district/city. Because Tanah Oloran lead to the north or to the sea area Surabaya. In this research there are two alternatives such as, demarcation maritime management and sharing boundary if Tanah Oloran include Surabaya and if Tanah Oloran include Sidoarjo. The result of research represent that ownerhip claim of Tanah Oloran just change maritime management boundary vii between Surabaya and Sidoarjo with region maritime overlapping is 419 ha and change maritime income sharing boundary with region maritime overlapping is 2,258 ha. The difference of wide maritime management and maritime sharing on alternative if Tanah Oloran include Surabaya, Surabaya decrease 2,499 ha, Sidoarjo increase 298 ha, Bangkalan decrease 2,062 ha and Sampang increase 367 ha at this research area. In other alternative if Tanah Oloran include Sidoarjo, Surabaya decrease 4,290 ha, Sidoarjo increase 2,681 ha, Bangkalan decrease 2,062 ha and Sampang increase 367 ha at this research are