Analisa Penentuan Batas Wilayah Pengelolaan Laut Daerah Antara Provinsi Jawa Timur Dan Provinsi Bali Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014

Sebagai negara kepulauan dengan luas wilayah laut yang lebih besar dari wilayah daratannya, penegasan batas wilayah pengelolaan laut setiap daerah di Negara Indonesia menjadi hal yang sangat penting. Selain mencegah terjadinya konflik, penegasan batas pengelolaan wilayah laut juga diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, serta peran masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam di sektor kelautan dan perikanan. Hal tersebut telah dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah merupakan pembaharuan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dikarenakan beberapa hal yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan pada saat ini. Beberapa perubahan dalam hal penentuan batas wilayah pengelolaan laut daerah yang terkandung dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 dari undang-undang sebelumnya yaitu mengenai penentuan garis pantai, batas wilayah bagi hasil kabupaten/kota, serta kewenangan setiap daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota. Penelitian ini merupakan bentuk pengaplikasian UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 dalam memperbaharui penentuan batas pengelolaan wilayah laut daerah, namun dari aspek teknis masih berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 76 Tahun 2012. Metode yang digunakan untuk menentukan batas wilayah pengelolaan laut daerah dalam penelitian ini adalah metode kartometrik dengan menggunakan data Citra Satelit SPOT 7 dan Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI). Objek penelitian ini adalah wilayah perbatasan antara Provinsi Jawa Timur (Kabupaten Banyuwangi) dan Provinsi Bali (Kabupaten Buleleng sampai Kabupaten Jembrana). Penarikan batas tersebut dilakukan dengan prinsip median line karena jarak terjauh garis pantai antar kedua provinsi hanya sejauh 25 km. Dari penarikan batas wilayah pengelolaan tersebut dihasilkan median line sepanjang 40,3 km yang dibentuk oleh 41 titik, serta diperoleh luas wilayah pengelolaan laut Provinsi Jawa Timur sebesar 233,37 km dengan selisih sekitar 0,4 km 2 dan Provinsi Bali sebesar 233,77 km 2 serta batas wilayah bagi hasil kelautan untuk kabupaten/kota. Hasil penarikan batas tersebut disajikan dalam peta batas pengelolaan wilayah laut daerah antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Bali (sesuai lokasi 2 penelitian) yang sudah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. =============================================================================================As an archipelago country with the sea’s area is broader than the mainland, determining the regional maritime boundary in Indonesia is an important thing to do. In addition to preventing conflict, it’s also expected to accelerate the realization of public welfare through the improvement of service, empowerment of peoples, and utilization of marine resources. It has been stated in the Law of Republic Indonesia Number 23/2014 on Local Goverment. Law of Republic Indonesia Number 23/2014 on Local Goverment is a replacement of the previous law, namely Law of Republic Indonesia Number 32/2004 because of some things in the previous law were not appropriate with the present condition. Some of the rules about determination of regional maritime boundary that were changed are: the rule of determine the coastline, boundary of income sharing of the sea for district/city, and authority of each provincial and district/city. This study is an application of the Law of Republic Indonesia Number 23 in 2014 to update the determination of regional maritime boundary, but from a technical aspect is still based on Regulation of Home Ministrt Affair No. 76, 2012. The method that used to determining the regional maritime boundary is the cartometric method, and use Satellite imagery Data of SPOT 7 with Coastal Environment Map of Indonesia (LPI). The object of this study is the border region between East Java Province (Banyuwangi Regency) and Bali Province (Buleleng Regency – Jembrana Regency). Determination the boundary using median line principle because the farthest distance of coastline between both of province only 25 km. From the result of the withdrawal of these border, resulting the median line along 40.3 km formed by 41 cartometric points, and obtained the spacious of regional maritime boundary of East Java Province is 233.37 km and Bali Province is 233.77 calkm 2 2 and also profit sharing boundary of the sea for district/city. All of these results were presented on the map of region maritime boundary between Province of East Java and Province of Bali that is appropriate with the Law of Republic Indonesia Number 23 in 2014