Analisa Pengaruh Perubahan Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 Menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Terhadap Batas Wilayah Laut Daerah (Studi Kasus: Kota Surabaya, Kabupaten Gresik Dan Kabupaten Bangkalan)

Batas laut adalah suatu pembatas kewenangan pengelolaan sumber daya di laut yang berupa rangkaian titik-titik koordinat yang diukur dari garis pantai. Kewenangan pengelolaan sumber daya di laut diatur dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Terdapat kondisi yang perlu diperhatikan saat pengukuran batas laut, yaitu posisi dari daerah yang berbatasan. Penarikan garis batas dilakukan dengan metode sama jarak (equidistance) untuk daerah yang berdampingan dan metode garis tengah (median line) untuk daerah yang berseberangan. Pada penelitian ini terdapat tiga alternatif penarikan batas terkait sengketa Pulau Galang, yaitu jika Pulau Galang dianggap tidak ada, jika masuk Kota Surabaya dan jika masuk Kabupaten Gresik. Diperoleh hasil tarikan batas yang berbeda-beda akibat perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yaitu berubahnya garis pantai sebagai acuan penarikan batas wilayah laut. Kabupaten vi Gresik menjadi wilayah yang paling dirugikan dari perubahan Undang-Undang ini dengan luas wilayah laut berkurang seluas 407,705 ha di tiap alternatif. Sedangkan, Kabupaten Gresik menjadi wilayah yang paling diuntungkan dengan luas wilayah laut bertambah di tiap alternatif dan paling besar seluas 340,015 ha pada alternatif jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik. Untuk bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong, wilayah yang memperoleh bagi hasil hanya Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik. Perubahan luas wilayah bagi hasil kelautan Terminal Teluk Lamong terbesar dari adanya perubahan Undang-Undang ini adalah 26,018 ha pada alternatif jika Pulau Galang dianggap tidak ada dan perubahan terkecil adalah 11,291 ha pada alternatif jika Pulau Galang masuk Kabupaten Gresik ===============================================================================================Sea boundary is the delimiter of resource management authority at sea in the form of coordinate points series that measured from the shoreline. Resource management authority at sea is regulated by the Law on Local Governance, namely Law Number 32 of 2004 was replaced by Law Number 23 of 2014. There is condition that need to be noticed when measuring the sea boundary, namely the position of the conterminous region. The boundary demarcation was done with an equidistance method for the adjoining region and median line method for the opposite region. In this study, there are three alternatives of boundary delimitation related to the dispute of Galang Island, that are if Galang Island is considered nonexistent, if be a part of Surabaya City and if be a part of Gresik Regency. Obtained the different results of boundary delimitation due to amendment Law Number 32 of 2004 become Law Number 23 of 2014 that is changing the coastline as a reference for boundary delimitation. Bangkalan Regency become the most disadvantaged region because of this law amendment, with the reduced sea area is 407.705 Ha on each viii alternative. Whereas, Gresik Regency become the most benefited region with the increased sea area on each alternative and the biggest is 340.015 Ha on alternative if Galang Island is a part of Gresik Regency. For the marine income sharing of Teluk Lamong Port, regions that received the income sharing only Surabaya City and Gresik Regency. The most differences of the area of marine income sharing from the law amendment is 26.018 Ha on alternative if Galang Island is considered nonexistent and the least differences is 11.291 Ha on alternative if Galang Island is a part of Gresik Regenc