Kajian perencanaan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem komunal dalam mencapai universal access di kota Surabaya (studi kasus : kecamatan Wonocolo)

Isu mengenai 100% sanitasi yang layak pada tahun 2019 harus ditanggapi dengan serius (RPJMN 2015-2019). Sistem pengolahan air limbah terdesentralisasi lebih sesuai untuk daerah dengan kepadatan penduduk yang tinggi seperti Surabaya. Hingga tahun 2015, Kota Surabaya memiliki 2% KK dengan kondisi sanitasi tidak layak. Dalam membangun fasilitas yang layak, lebih diarahkan dalam sistem desentralisasi. Untuk itu perlu menganalisis perencanaan pengelolaan air limbah dengan sistem komunal (desentralisasi) di Kota Surabaya. Perencanaan pengelolaan dengan sistem komunal akan dikaji dalam penentuan pengolahan air limbah, anggaran biaya, peran serta masyarakat, serta kelembagaan. Metode yang digunakan adalah diskriptif kualitatif, yaitu metode survei lapangan, wawancara, kemudian membandingkan kondisi eksisting dengan peraturan, standar dan norma yang berlaku dengan beberapa aspek yaitu aspek teknis, aspek pembiayaan aspek peran serta masyarakat dan kelembagaan. Metode survei lapangan dilakukan dengan datang keinstansi terkait, selanjutnya wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan kepada petugas sanitasi dan kader lingkungan. Berdasarkan hasil survey didapatkan sebanyak 42 lokasi IPAL di 12 kecamatan di Kota Surabaya yang dapat dibangun dengan sistem komunal sebanyak 2.975 KK. Kajian perencanaan pembangunan IPAL komunal dilakukan di Kelurahan Jemurwonosari Kecamatan Wonocolo dengan jumlah pemanfaat sebanyak 50 KK. Unit pengolahan menggunakan anaerobic baffled reaktor (ABR) memiliki dimensi 11,9m x 2m x 1,8m dengan biaya investasi sebesar Rp. 322.130.000,00. Biaya operasional per bulan yang dibutuhkan dalam pengelolaan IPAL sebesar Rp 499.750. Kemauan warga dalam membangun IPAL cukup tinggi sehingga pelibatan dalam perencanaan hingga pengoperasian harus diikutsertakan. Dalam pengoperasian dan pemeliharaan IPAL demi terciptanya kesinambungan sarana yang ada maka perlu dibentuk organisasi yang selanjutnya disebut Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). ====================================================================================================== The issues of proper sanitation has to be seriously considered. It has to be open defecation free (ODF) by 2019 (RPJMN 2015-2019). Off-site sanitation system is highly considered to be implemented in high density urban population like Surabaya City. By 2015, there was 2% households did not have proper sanitation in Surabaya. Currently, the implementation of domestic waste water management in Surabaya directed to off-site system. The implementation of communal system is going to be studied to determine the treatment system, cost, community partispation, and institutional. The method use in the study is qualitative descriptive, wich cover field survey, interview, and comparation existing condition with regulation, standart and norm. There are 4 aspects to be included in the study wich are technical, financial, community participation, and institutional. Field survey was conducted by visiting related institution to make an indepth interview with sanitation officer and environmental cadres The result showed that there are 42 wastewater treatment plant (WWTP) in 12 districts have communal system with 2.975 households. The treatment plant were mainly anaerobic baffled reactor (ABR). The dimension of ABR is 11,9m x 2m x 1,8m. The investment and operational cost is IDR 322,130,000.00 and IDR 499,750.00 per month respectively. The community is very enthusiastic to participate in the construction of WWTP and they were involved from design up to the operation stage. For sustainable in operational and maintenance of wastewater treatment plant, it is required the user association from the local community