Kajian Integrasi Pembangunan Infrastruktur Bidang Sanitasi Pada Satu Lahan di Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro

Ketersediaan lahan yang sesuai dengan kriteria lokasi pembangunan infrastruktur bidang sanitasi merupakan hal yang penting. Oleh karena lokasi lahan yang tidak sesuai akan menyebabkan infrastruktur terbangun tidak dapat bermanfaat sabagaimana fungsinya. Pengadaan lahan oleh Pemerintah Kabupaten harus dilakukan secara tepat walaupun dimungkinkan biaya pembebasan lahan sebagai konsekuensi terwujudnya pembangunan berkelanjutan. Masalah ketersediaan lahan inilah yang melatarbelakangi kajian integrasi pembangunan infrastruktur bidang sanitasi pada satu lahan di Kecamatan Bojonegoro. Pemanfaatan lahan dilakukan secara maksimal yaitu lahan atasnya digunakan untuk Tempat Pengolahan Sampah (TPS) 3R dan Bank Sampah, lahan bawah digunakan sebagai Intalasi Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (IPALD-T) Permukiman. Perencanaan pembangunan dilaksanakan dengan kajian pustaka dan kebijakan yang mengatur kriteria desain perencanaan, berdasarkan aspek teknis, kelembagaan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya hasil analisis dari ketiga aspek tersebut dilakukan Analysis SWOT untuk mendapatkan prioritas strategi. Hasil kajian pada 11 Kelurahan di Kecamatan Bojonegoro, diperoleh 5 kelurahan yang belum memiliki sarana bidang sanitasi, yaitu Kelurahan Klangon, Kepatihan, Mojokampung, Karangpacar dan Ledok Wetan. Lahan yang dibutuhkan pada setiap Kelurahan ± 600 m2, diperlukan pembebasan lahan. Lokasi kajian di Kelurahan Karangpacar, direncanakan pembangunan TPS 3R dan Bank Sampah dengan area pelayanan 1 Kelurahan, membutuhkan lahan ± 600 m2. Selanjutnya lahan bawah dari TPS 3R tersebut, seluas ± 60 m2 dimanfaatkan untuk IPALD-T dengan sistem Anaerobic Baffle Reactor (ABR), dengan kapasitas pengolahan 400 SR. Strategi Pemkab Bojonegoro dalam integrasi pembangunan ini, diantaranya mengutamakan penyediaan lahan, memaksimalkan peran serta masyarakat, mengutamakan teknologi berbasis masyarakat, meningkatkan kinerja lembaga pengelola dengan membentuk UPTD dan meningkatkan pemrograman pembangunan infrastruktur bidang sanitasi. ======================================================================================== The availability of land in accordance with the location criteria for sanitation infrastructure development is important. Due to inappropriate land location will cause the built infrastructure can not be useful as function. Land acquisition by the District Government should be carried out appropriately, although it may be possible for land acquisition costs as a consequence of sustainable development. The problem of land availability is the background of the study of the integration of sanitation infrastructure development on one land in Bojonegoro sub-district. Land use is maximally used for Solid Waste Treatment Facilities (TPS 3R) and Solid Waste Bank, the lower land is used as Wastewater Treatment Plant (WWTP). Development planning is carried out with literature review and policies that govern the design criteria of planning, based on technical aspects, institutional and community participation. Further analysis of the three aspects of the analysis conducted SWOT to get priority strategy. Based on the results of the study in 11 urban villages in Bojonegoro sub-district, five urban villages have no sanitation facilities: Klangon, Kepatihan, Mojokampung, Karangpacar and Ledok Wetan. The required land in every urban village ± 600 m2, required land acquisition. Location of study in Karangpacar Village, planned development of TPS 3R and Solid Waste Bank with service area one urban village, requiring land ± 600 m2. Furthermore, the lower ground of the TPS 3R, covering an area of ± 60 m2 is utilized for WWTP with Anaerobic Baffle Reactor (ABR) system, with a processing capacity of 400 SR. The strategy of Bojonegoro District Government in the integration of this development, among others prioritizing the provision of land, maximizing community participation, prioritizing community-based technology, improving the performance of management institutions by establishing UPTD and improving the programming of sanitary infrastructure development