Strategi Pengelolaan Ekowisata Mangrove Wonorejo Berdasarkan Preferensi Stakeholder

Perubahan kawasan konservasi menjadi kawasan ekowisata ternyata menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti contohnya kerusakan mangrove, menurunnya hasil tangkapan ikan dan berkurangnya spesies burung peksia. Kerusakan ini disebabkan oleh pengelolaan yang kurang memperhatikan daya dukung lingkungan. Selain itu, pengelolaan ekowisata dianggap belum sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal. Pelibatan masyarakat masih bersifat pasif.. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merumuskan suatu strategi pengelolaan ekowisata di kawasan ekowisata mangrove Wonorejo berdasarkan preferensi stakeholders. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan ang dilakukan adalah mengidentifikasi karakteristik pengelolaan ekowisata mangrove wonorejo berdasarkan prinsip ekowisata berkelanjutan dengan menggunakan metode content analysis. Selanjutnya adalah menentukan faktor prioritas yang mempengaruhi tingkat keberhasilan ekowisata berkelanjutan berdasarkan preferensi stakeholder dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik pengelolaan ekowisata mangrove wonorejo belum memenuhi prinsip ekowisata khususnya prinsip konservasi lingkungan dan manajemen pengelolaan. Berdasarkan hasil analisis AHP, faktor yang memiliki pengaruh tinggi adalah faktor konservasi dengan nilai inconsistency sebesar 0,05 yang berarti tingkat kesalahan dalam analisis ini adalah 5 %. Adapun konservasi lingkungan memiliki nilai bobot (0,397). Kemudian urutan kedua adalah manajemen kelembagaan dengan bobot (0,270), edukasi (0,123), ekonomi (0,108), dan yang terakhir adalah peran serta masyarakat dengan nilai bobot (0,102). Untuk itu, beberapa stakeholder sepakat bahwa strategi yang harus dilakukan antara lain rehabilitasi kawasan konservasi dengan cara meningkatkan kualitas ekosistem mangrove dan SDA yang ada. Perlu adanya konsorsium pengelolaan ekowisata untuk menyatukan ketiga pengelola (FKPM, LKMK dan Dinas Pertanian) untuk mewujudkan pengelolaan ekowisata terpadu dan bersinergi sehingga pengelolaan hanya memiliki satu tujuan besar dan dilindungi oleh badan hukum yang jelas. Adanya penegakan hukum. Selanjutnya, peningkatan pelibatan masyarakat lokal dalam upaya pengelolaan. ========================================================================================================================The shifting of conservation area into ecotourism area evidently evoke the decrease of environment quality such as mangrove damage and the decrease amount of fish catching and species of Peksia birds. The lack of management which does not keep the environmental carrying capacity is one of the causes. Moreover, the ecotourism management is considered to not fully involves the citizens on it and citizens’ involvement is still passive. This research aims to formulate a strategy of ecotourism management in the ecotourism area Mangrove Wonorejo based on stakeholder preferences. To achieve the objective, the step taken is; first, identifying the characteristics of ecotourism Mangrove Wonorejo management based on the principle of sustainable ecotourism by using content analysis method; second, determining the priority factors affecting the sustainable rate of ecotourism based on stakeholder preferences using Analytical Hierarchy Process (AHP) method. The results found out that the characteristics of ecotourism Mangrove Wonorejo management is not yet fulfilled the ecotourism principle specifically the environmental conservation and management principle. Based on AHP result, factor that highly affects is the conservation factor with inconsistency of 0,05 which means the error rate in this analysis is 5%. While environmental conservation has a value of (0,397), institutional management (0,270), education (0,123), economy (0,108) and citizens’ participation (0,102). Therefore, several stakeholders agreed that the strategies to be undertaken are; the rehabilitation of conservation area by improving the quality of mangrove ecosystems and the existing natural resources. A consortium of ecotourism management is required to unify all of the three managers (FKPM, LKMK, and Department of Agriculture) to realize the integrated and synergic ecotourism management so that the management will only has one big purpose and is protected by a clear legal entity and the existence of law enforcement. Moreover, the increased number of citizens’ involvement in management efforts is needed